Sebagai langkah konkret, Karman mendorong pembentukan forum kajian independen yang melibatkan akademisi, masyarakat sipil, serta perwakilan dari lima daerah di Kepulauan Nias untuk menyusun naskah akademik dan peta jalan (roadmap) secara terbuka. Selain itu, ia menuntut adanya konsultasi publik yang bermakna di seluruh wilayah, bukan sekadar seremoni.
“Kami mendukung setiap kebijakan yang terbukti mempercepat keadilan pembangunan dan pelayanan publik. Tetapi kami menolak pemekaran yang elitis, minim kajian, dan berisiko menambah beban fiskal serta membengkakkan birokrasi,” kata Karman.
Di akhir pernyataannya, Karman mengajak masyarakat menjaga persatuan dan tidak terpancing provokasi. “Perbedaan pandangan tidak boleh memecah persatuan orang Nias. Ukurannya harus jelas, pemekaran untuk rakyat, bukan untuk elite,” tutupnya.(Yogi)