NAWACITAPOST.COM - Kondisi perekonomian global saat ini tengah berada dalam pusaran ketidakpastian dan tantangan yang luar biasa. Perang dagang yang semakin terbuka antara negara-negara adidaya dan negara berkembang menjadi salah satu pemicunya.
Selain itu, gejolak geopolitik yang terjadi di berbagai belahan dunia turut memicu fluktuasi pasar keuangan dan mempengaruhi kebijakan moneter dari negara-negara besar. Semua dinamika ini meningkatkan risiko investasi secara signifikan, menciptakan ketidakpastian yang menuntut respon strategis dari seluruh pemangku kepentingan di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Indonesia pun kini menghadapi keharusan untuk lebih cermat dalam merancang pengelolaan investasi yang adaptif dan berorientasi jangka panjang. Salah satu langkah yang telah diambil adalah pendirian Danantara sebagai lembaga pengelola Sovereign Wealth Fund (SWF).
Namun, keberadaan Danantara menjadi sorotan banyak kalangan. Mereka menanyakan, mampukah lembaga ini memainkan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di berbagai sektor dan menjadi pilar kesejahteraan rakyat?
Menanggapi situasi tersebut, Perkumpulan Praktisi Jasa Keuangan Indonesia (PPJKI) bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyelenggarakan Seminar Investasi dan Keuangan Nasional 2025. Seminar ini dinilai penting sebagai ruang diskusi dan edukasi bagi pelaku ekonomi, terutama dalam pengelolaan dana investasi berskala besar serta membaca peluang yang ada di tahun 2025.
Dalam sambutannya sebagai Keynote Speaker, Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tito Sulistio, menyatakan bahwa seminar ini penting untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang peran Danantara kepada masyarakat luas.
“Tantangan sekaligus peluang investasi begitu terbuka lebar pada saat ini, di mana telah banyak terjadi disrupsi teknologi di berbagai sektor keuangan. Hal ini mendorong perlunya seluruh pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan untuk membekali diri dengan berbagai informasi global, seperti melalui Seminar ini,” kata Tito Sulistio.
Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina PPJKI menambahkan bahwa Danantara berpotensi menjadi Sovereign Wealth Financial (SWF) dan pilar kesejahteraan nasional apabila dikelola secara tepat. Ia menekankan pentingnya memberikan ruang kerja bagi pengelola Danantara untuk mengkonsolidasikan aset-aset BUMN dan kekayaan negara lainnya demi kesejahteraan rakyat.
Baca Juga: Mengenal 7 Ulama Perempuan Indonesia yang Berkontribusi Besar untuk Pendidikan dan Emansipasi Wanita
Karenanya Tito meminta semua pihak memberikan kesempatan kepada pengelola Danantara untuk bekerja maksimal. Menurutnya, tim harus dilakukan menkonsolidasikan semua aset-aset BUMN dan kekayaan lainnya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, Prof. Roy Sembel menekankan perlunya pemberdayaan investor ritel dan institusional lokal. Menurutnya, dengan jumlah penduduk yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia harus mampu menciptakan pasar keuangan yang sehat dan bergairah.
“Agar ini bisa terjadi, maka Indonesia perlu berpacu dalam menghasilkan SDM yang dapat memiliki daya saing agar dapat menciptakan Indonesia yang adil, makmur serta bermartabat,” tegasnya.
Indra Gunawan, Anggota Badan Pelaksana BPKH, memaparkan bagaimana lembaganya telah berhasil mengelola dana umat, terutama dana haji sebesar Rp171 triliun, dengan kinerja yang sangat positif. Meskipun kini, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatatkan kinerja luar biasa dengan nett return tertinggi sepanjang sejarah yakni Rp11,6 triliun atau nett return hampir 7% per tahun pada 2024 apalagi tata Kelola Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah diraih 6 kali berturut-turut sejak awal.
Baca Juga: Mikrotrans JakLingko Akan Jangkau Bekasi, Tangerang, hingga Bogor