Jimly menyampaikan, dari 18 laporan itu, ada enam isu. Kemudian, ada sembilan hakim terlapor. "Tetapi (laporan) yang paling pokok, paling utama, paling banyak itu Pak Anwar Usman," ujar Jimly.
Jimly berharap seluruh rangkaian sidang bisa selesai sebelum 7 November 2023 sebelum masa pergantian nama capres dan cawapres di Komisi Pemilihan Umum berakhir.
Sebelumnya, pada Senin (16/10), MK mengabulkan sebagian Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh warga negara Indonesia (WNI) bernama Almas Tsaqibbirru Re A. dari Surakarta, Jawa Tengah. Putusan itu menjadi kontroversi karena dinilai sarat konflik kepentingan. Laporan masyarakat yang menduga adanya pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara itu kemudian bermunculan hingga hari ini.
