Anggaran Rp700 Miliar, Pusat Data Nasional Tumbang Akibat Serangan Ransomware

NAWACITAPOST.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp700 miliar untuk pengembangan dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Anggaran ini disalurkan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai bagian dari anggaran tematik APBN pada klaster infrastruktur.

Dengan demikian, total belanja Kominfo hingga Mei 2024 mencapai Rp4,9 triliun, mencakup berbagai kebutuhan seperti operasional dan pemeliharaan BTS 4G, kapasitas satelit, dan proyek Palapa Ring.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan bahwa belanja infrastruktur, termasuk untuk PDN, telah terealisasi sebesar Rp112,9 triliun hingga 31 Mei 2024. "Untuk Kominfo ada Rp4,9 triliun sudah dibelanjakan. Untuk Pusat Data Nasional Rp700 miliar," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa yang diadakan secara daring di Jakarta, Kamis (27/6/2024) kemarin.

Pada 20 Juni 2024, PDNS (Pusat Data Nasional Sementara) mengalami gangguan serius yang berdampak pada berbagai layanan publik, termasuk layanan imigrasi. Gangguan ini disebabkan oleh serangan siber berupa ransomware yang dikenal dengan nama Braincipher.

Baca Juga: Pusat Data Nasional Lumpuh, Warganet: Jika di Korea Utara, Menterinya Lompat ke Jurang!

Serangan ini membuat data di PDNS dienkripsi, sehingga tidak dapat diakses tanpa membayar tebusan yang diminta oleh peretas. Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengungkapkan bahwa langkah-langkah penanganan telah diambil, termasuk isolasi data untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari ransomware tersebut.

Pemerintah juga berupaya memulihkan layanan publik yang terimbas serangan ini, dengan melakukan migrasi data oleh pengelola layanan terkait. Insiden serangan ransomware ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Nezar Patria.

Ia menegaskan bahwa PDN yang sedang dibangun di Cikarang, Jawa Barat, akan memiliki arsitektur keamanan siber yang lebih kuat, mengambil pelajaran dari insiden ini. Di sisi lain, Sri Mulyani menyoroti besarnya anggaran yang telah dialokasikan untuk Kominfo, mendekati Rp5 triliun.

"Jadi, belanja untuk Kominfo cukup besar mendekati Rp5 triliun, yaitu Rp4,9 triliun," ujarnya.

Baca Juga: Daftar 10 Maskapai Penerbangan Terbaik Dunia 2024 Versi Skytrax

Meski demikian, insiden ini menunjukkan bahwa anggaran besar belum tentu menjamin keamanan sempurna. Karena itu, pemerintah perlu melakukan peningkatan dalam manajemen risiko dan kesiapan menghadapi serangan siber.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, menyatakan bahwa serangan ransomware ini merupakan bagian dari modus pemerasan oleh kelompok peretas Lockbit 3.0. Hinsa menjelaskan bahwa pihaknya telah menemukan indikasi-indikasi awal mengenai pelaku serangan dan akan terus mengembangkan informasi tersebut untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku.

Pemerintah berkomitmen untuk memulihkan layanan yang terganggu secepat mungkin, dengan target penyelesaian pemulihan pada Juli 2024. Selain itu, insiden ini mendorong upaya lebih lanjut dalam memperkuat keamanan siber di semua sektor infrastruktur digital nasional.