Pusat Data Nasional Lumpuh, Warganet: Jika di Korea Utara, Menterinya Lompat ke Jurang!

NAWACITAPOST.COM - Pada tanggal 21 Juni 2024, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengalami serangan ransomware jenis Branchiper. Peristiwa ini telah menghebohkan publik Indonesia karena dampak signifikan terhadap berbagai layanan publik, termasuk imigrasi di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Ransomware adalah jenis malware yang menyandera data di sistem korban dengan cara mengenkripsi data tersebut. Pelaku serangan kemudian meminta tebusan untuk memulihkan akses data. Dalam kasus ini, pelaku meminta tebusan sebesar USD 8 juta, atau setara dengan Rp 131,3 miliar, untuk memulihkan data yang telah dienkripsi.

Serangan ini menimbulkan banyak reaksi dari berbagai pihak, termasuk Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi. Melalui akun media sosialnya di X, @islah_bahrawi, Islah melontarkan kritik tajam kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, yang lembaganya bertanggung jawab atas pengelolaan PDNS.

"Ransomware? Pusat Data Nasional diserang Branchiper? Sistem negara jadi lumpuh? Negara dipalak 8 juta dolar?," tulis Islah dalam cuitannya.

Baca Juga: Langkah Mudah Menjadi Developer Rumah Subsidi di Indonesia

Ia bahkan membandingkan situasi ini dengan tindakan yang mungkin diambil di Korea Utara, di mana pejabat yang gagal menjalankan tugasnya dengan baik mungkin akan melakukan tindakan drastis. "Kalau di Korea Utara, menterinya secara sukarela bakal lompat ke jurang di hadapan Jong Un," tambahnya di cuitan yang sama.

Tidak hanya Islah, warganet lain juga ramai-ramai mengkritik Menkominfo. Banyak dari mereka menyoroti kurangnya kompetensi teknis di Kemenkominfo, serta mengecam ketidakmampuan Menkominfo dalam menghadapi serangan ransomware ini.

Beberapa komentar warganet bahkan menyebutkan bahwa Menkominfo lebih sering berfokus pada ancaman terhadap perusahaan teknologi besar seperti Google dan Telegram, namun gagal melindungi infrastruktur digital negara.

"Menterinya bukan lulusan IT, bisanya berani mengancam google, telegram dan x. Padahal malah gak bisa apa-apa setelah diserang ransomware. Omong doang besar tapi gak ada," balas seorang warganet.

Baca Juga: 4 Bulan yang Baik untuk Pindah Rumah Menurut Primbon Jawa

Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, mengakui bahwa pihaknya belum mampu mendeteksi pelaku peretasan PDNS. Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI dan Menkominfo Budi Arie Setiadi, Hinsa menyampaikan bahwa BSSN baru menemukan indikasi-indikasi awal yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut untuk menemukan pelaku serangan.

"Tentunya untuk pelakunya ini belum bisa (terdeteksi) Pak," kata Hinsa menjawab pertanyaan anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, Kamis (27/6/2024) kemarin.

TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR RI, menekan Kominfo dan BSSN untuk segera menemukan pelaku dan menyelesaikan masalah ini. Ia menekankan bahwa sistem layanan PDNS sangat sulit diperbaiki setelah diserang ransomware, dengan tingkat keberhasilan pemulihan di bawah 20%. Oleh karena itu, pelaku peretasan harus segera dilacak untuk memulihkan layanan publik yang terganggu.

Serangan ini mengakibatkan gangguan signifikan pada berbagai layanan publik yang bergantung pada data dari PDNS. Proses imigrasi, yang merupakan salah satu layanan publik penting, sangat terdampak oleh serangan ini. BSSN dan Kemenkominfo berjanji akan bekerja keras untuk memulihkan layanan tersebut sesegera mungkin, dengan target penyelesaian pemulihan pada Juli 2024.