Menko PMK: Penanganan Bencana di Tiga Provinsi Berjalan Baik

NAWACITAPOST.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi upaya penanganan darurat bencana longsor di Kabupaten Tana Toraja, banjir dan longsor di Kabupaten Padang Pariaman dan Pesisir Selatan, serta erupsi Gunung Api Ruang di Sulawesi Utara yang telah dilaksanakan dengan baik oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penanganan Pascabencana Longsor Tana Toraja (Sulawesi Selatan), Banjir dan Longsor di Sumatera Barat, dan Erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro (Sulawesi Utara), yang diselenggarakan di Kantor Kemenko PMK, pada Kamis (2/5/2024).

"Intinya dari tiga bencana ini sudah ada penanganan secara baik, oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kementerian teknis lain. Sekarang sudah berjalan. Telah dilakukan evaluasi dan membahas apa yang akan dilakukan untuk berikutnya," jelas Muhadjir usai melaksanakan rapat koordinasi.

Lebih lanjut, Menko Muhadjir menyampaikan, telah dilakukan inventarisasi informasi dan tindak lanjut dukungan dari Kementerian/Lembaga dan Pemda terkait progres isu penanganan pascabencana bencana.

Baca Juga: Menko PMK: SMK Harus Reorientasi, Sesuaikan Kebutuhan Dunia Kerja di Daerah

Selain itu juga telah dilaporkan progres yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga dalam penanganan bencana, yaitu oleh Kementerian Kesehatan, Kemendikbudristek, Kementerian PUPR, KLHK, Kementerian ATR/BPN, Kemenag, KemenESDM, dan BNPB.

Untuk penanganan yang dilakukan Kementerian Kesehatan, Muhadjir menyampaikan, Kementerian Kesehatan akan kembali menangani kebutuhan pelayanan kesehatan dalam penanganan pasca bencana.

"Pelayanan kesehatan terutama untuk pengungsi erupsi Gunung Ruang. Termasuk pembangunan ulang fasilitas kesehatan di Sumatra Barat Pesisir Selatan dan Padang Pariaman, termasuk di Tana Toraja akan mengutamakan pelayanan pengungsi yang saat ini belum optimal," ujarnya.

Lebih lanjut, Muhadjir menerangkan Kemendikbudristek telah menginventarisir sekolah yang terdampak bencana, dan merancang program "Satuan Pendidikan Aman Bencana" di sekolah-sekolah yang terkena bencana.

Baca Juga: Evaluasi Arus Mudik dan Balik 2024, Menko PMK: Capaianya Sudah Sangat Baik

Kemudian, Kementerian PUPR akan segera melaksanakan percepatan penanganan pembangunan infrastruktur yang terdampak berupa jalan dan jembatan rusak/putus, normalisasi sungai akibat longsor, penanganan irigasi yang putus, serta fasilitas umum lainnya.

"Khusus untuk perbaikan irigasi, dapat dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan tidak menutup kemungkinan menggunakan Dana Siap Pakai BNPB. Yang penting PUPR bisa maksimal dan cepat menangani infrastruktur yang sangat mendesak," ujarnya.

Muhadjir menerangkan, untuk Kementerian ATR/BPN akan memastikan status sertifikat tanah yang terkena dampak, terutama yang direlokasi baik tanah yang ditinggalkan dan baru harus memiliki kepastian status tanahnya.

KemenESDM juga akan memastikan upaya pemulihan dini sarana/prasarana berupa jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi dan menjaga stok kebutuhan energi di wilayah terdampak.