NAWACITAPOST.COM – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Luky Alfirman menyerukan perombakan paradigma dalam pengelolaan fiskal nasional dengan menegaskan pentingnya penyatuan perencanaan anggaran antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah strategis ini dinilai krusial untuk mengakhiri ego sektoral serta memastikan setiap rupiah uang negara bermuara pada percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok daerah.
Menurut Luky, dikotomi antara proyek milik pemerintah pusat dan proyek milik pemerintah daerah sudah tidak lagi relevan dalam konteks pembangunan nasional yang terintegrasi.
Baca Juga: Ancaman Karat Mengintai: Bahaya Fatal Kolong Mobil yang Jarang Dibersihkan Saat Musim Hujan
Semua instrumen fiskal, baik yang dikelola di tingkat pusat maupun di level pemerintahan daerah, pada hakikatnya memiliki satu muara yang sama, yakni melayani kepentingan publik dan mengangkat taraf hidup masyarakat lokal sebagai penerima manfaat utama.
Prioritaskan Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana
Sebagai wujud konkret dari penyelarasan kebijakan fiskal tersebut, Wamenkeu menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga (K/L) terkait untuk segera melakukan sinkronisasi program.
Ia meminta agar dokumen Rencana Induk (Renduk) rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai wilayah terdampak bencana—mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumba—dipastikan telah terakomodasi secara utuh di dalam postur alokasi anggaran masing-masing K/L.
Integrasi perencanaan sejak tahap hulu ini dipandang sebagai kunci agar eksekusi program di lapangan tidak tumpang tindih, melainkan saling melengkapi antara intervensi pusat dan kapasitas daerah.
“Pendekatan ini menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk berjalan seirama, di mana sumber pendanaan baik melalui APBN maupun APBD diarahkan secara bersinergi demi kepentingan penerima manfaat akhir, yaitu masyarakat di daerah terdampak,” kata Luky dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2026 dan 2027 di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pemetaan Lokasi Rinci di Tengah Keterbatasan Fiskal
Lebih lanjut, Luky menyoroti urgensi kedisiplinan dalam merinci setiap titik lokasi kegiatan pembangunan di dalam dokumen perencanaan anggaran.
Di tengah ruang fiskal yang terbatas serta tantangan ekonomi global yang dinamis, ketepatan sasaran menjadi harga mati agar belanja negara tidak terbuang sia-sia pada program yang kurang berdampak.
Dengan mencantumkan lokus proyek secara spesifik dan transparan, pemerintah dapat melakukan pemetaan pembangunan yang jauh lebih presisi.
Strategi ini sekaligus menjadi instrumen pengawasan dini untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran berjalan efisien, mencegah duplikasi pendanaan di titik yang sama, serta menghadirkan dampak ekonomi maupun sosial yang benar-benar dirasakan secara nyata oleh warga di berbagai daerah.
Komitmen Pendampingan Penuh Kementerian Keuangan
Menutup arahannya, Wamenkeu memberikan jaminan bahwa Kementerian Keuangan tidak hanya berperan sebagai pengelola kas negara, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi seluruh kementerian dan lembaga.
Kemenkeu menyatakan kesiapan penuh untuk memberikan pendampingan teknis serta asistensi berkelanjutan dalam mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.
Dukungan tersebut diharapkan mampu memacu kinerja belanja K/L sepanjang tahun anggaran 2026 hingga 2027 agar berjalan lebih produktif, tepat waktu, serta tetap menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel demi tercapainya target pembangunan nasional yang inklusif.(Fifi Abdurahman)
Artikel Terkait
DPR RI Bergerak, Nasib Putusan MA Soal Ijazah Wapres Gibran Ditentukan Besok
Elegi Sejarah Masa Lalu Terbayar, “Laut Bercerita” Tembus Satu Juta Penonton
Keluar Batam Wajib Diperiksa: Rahasia Aturan Bea Cukai di Kawasan Bebas FTZ
Ribuan Relawan Guncang 372 Sekolah: Kemenkeu Mengajar Kembali Cetak Sejarah
Suahasil Nazara Sehari Jadi Guru, Kenalkan APBN kepada Siswa