NAWACITAPOST.COM — Istana Kepresidenan memastikan bahwa proses pemeriksaan dan evaluasi terhadap seluruh personel yang bertugas di lingkaran dalam Presiden Prabowo Subianto berjalan secara otomatis dan berkelanjutan.
Penegasan ini disampaikan pihak Istana merespons desakan parlemen agar lingkungan kerja kepala negara benar-benar bersih dari sosok-sosok yang direkomendasikan oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Klarifikasi resmi tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, kepada awak media seusai menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/11/2026).
Menurut Juri, mekanisme penyaringan sumber daya manusia di pusat kekuasaan tidak menunggu adanya desakan dari pihak luar, melainkan telah menjadi bagian dari prosedur baku internal.
“Kalau itu sih [sterilisasi] udah otomatis kita berjalan,” ujar Juri menanggapi desakan tersebut di hadapan wartawan.
Evaluasi Menyeluruh di Tiga Lembaga Kepresidenan
Dalam keterangannya, Juri merinci bahwa pengawasan dan peninjauan ulang terhadap rekam jejak sumber daya manusia mencakup spektrum yang luas di jantung pemerintahan.
Evaluasi tidak hanya berfokus pada satu unit kerja, melainkan menyasar pegawai negeri sipil (PNS) hingga tenaga profesional yang bernaung di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kantor Staf Presiden (KSP), serta Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).
Bagi Istana, langkah screening atau penapisan ketat terhadap setiap individu yang memiliki akses dekat dengan aktivitas Presiden Prabowo merupakan rutinitas standar yang dieksekusi secara berkala. Hal ini dilakukan guna menjamin integritas, loyalitas, serta profesionalitas seluruh perangkat pendukung kerja kepala negara.
“Sudah hal yang biasa lah kita memeriksa semua yang bekerja di lingkungan Istana, baik PNS maupun yang tenaga profesional,” katanya menegaskan.
Pernyataan Juri tersebut menggarisbawahi bahwa tidak ada pengecualian status kepegawaian dalam proses evaluasi. Baik aparatur sipil negara karier maupun tenaga ahli non-PNS yang direkrut melalui jalur profesional berada di bawah radar pengawasan ketat lembaga kepresidenan.
Desakan Parlemen Usai Mencuatnya Kasus Dugaan Penyadapan
Penjelasan terbuka dari pihak Istana ini bergulir menyusul sorotan tajam yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sugiat Santoso.
Dalam forum rapat kerja bersama Wamensesneg di Kompleks Parlemen pada hari yang sama, Sugiat secara lugas mendesak Istana untuk melakukan pembersihan terhadap personel yang terafiliasi atau pernah mendapat rekomendasi dari Listyo Sigit Prabowo semasa menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Kalau ada memang kemarin bahwa personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Pak Kapolri zaman Listyo Sigit Prabowo, sterilkan,” ujar Sugiat dengan nada tegas dalam ruang rapat.
Menurut pandangan Sugiat, langkah sterilisasi dan evaluasi menyeluruh merupakan kebutuhan mendesak demi menjamin keamanan fisik maupun kerahasiaan informasi Presiden Prabowo Subianto.
Desakan ini berakar pada situasi politik dan hukum terkini setelah terungkapnya skandal dugaan penyadapan ilegal yang menyasar sejumlah pihak penting di tanah air.
Sugiat menekankan agar Istana tidak menyisakan ruang sedikit pun bagi potensi penyusupan intelijen maupun kebocoran data di lingkaran terdekat Presiden.
Ia secara spesifik menyoroti pentingnya pengawasan ketat di tubuh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) serta jajaran Sekretariat Negara yang bersentuhan langsung dengan agenda dan dokumen strategis kepala negara.
Lebih jauh, politisi Gerindra tersebut juga mendorong Kemensetneg untuk melakukan audit dan peninjauan ulang terhadap berbagai produk kebijakan yang telah diterbitkan selama dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo.
Langkah antisipatif ini dinilai krusial untuk mendeteksi sejak dini potensi infiltrasi atau upaya sabotase birokrasi dari dalam.
Sebagai konteks, dalam pengembangan perkara dugaan penyadapan yang tengah bergulir, nama Listyo Sigit Prabowo tercatat sebagai salah satu pihak yang telah menyandang status tersangka.
Kendati demikian, penetapan status hukum terhadap mantan pucuk pimpinan Polri tersebut tidak serta-merta menjadi bukti bahwa seluruh individu yang pernah ia rekomendasikan ke lingkungan pemerintahan turut terlibat dalam pusaran kasus tersebut.
Melalui langkah evaluasi berlapis yang didorong parlemen dan diklaim telah berjalan otomatis oleh Istana, diharapkan sistem pengamanan kepala negara semakin kokoh. Upaya ini sekaligus menjadi benteng pencegahan agar insiden dugaan penyadapan maupun kebocoran informasi rahasia negara tidak terulang di masa mendatang.(***)
Artikel Terkait
Di Bawah Nahkoda Menkeu Suahasil Nazara, Yudistian Yunis Pimpin Geo Dipa Energi
Canggih! Audio Mobil Bisa Memutar Musik Berbeda di Setiap Kursi Tanpa Headphone
Mencekam! Polisi Dikejar Pria Bersajam di Babarsari, Pelaku Diduga Mabuk
Bea Cukai Semarang Bumihancurkan 6,5 Juta Rokok dan Miras Ilegal Senilai Rp9,9 Miliar!
Bea Cukai Geber Ekspor Lokal: Tiga Wilayah Disulap Tembus Pasar Global