NAWACITAPOST.COM — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Luky Alfirman menegaskan bahwa pendidikan yang diperoleh para alumni program tugas belajar merupakan sebuah keistimewaan (privilege), bukan hak.
Biaya pendidikan tersebut ditanggung negara menggunakan uang pajak masyarakat sehingga para alumni wajib memberikan kontribusi terbaik bagi negara setelah merampungkan studi.
Pendidikan Pascasarjana Bukan Hak, melainkan Keistimewaan
Luky menyampaikan penegasan tersebut saat memberikan arahan kepada para alumni tugas belajar dalam acara Connecting Graduates for Sustainable Future di Aula Dhanapala, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ia mengingatkan bahwa gelar akademik lanjutan berasal dari pembiayaan publik yang menuntut pertanggungjawaban nyata.
“Pendidikan, tugas belajar melalui S2, S3, dalam dan luar negeri itu adalah privilege, itu bukan hak. Ingat, ini dibayar oleh negara, dibiayai oleh uang wajib pajak. Jadi, apa kontribusinya? Dengan gelar tambahan dari S2, S3 tadi, apa yang bisa dikontribusikan?” tegas Luky.
Menurutnya, alumni program tugas belajar memegang peran strategis dalam menentukan arah dan masa depan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Peningkatan kompetensi melalui pendidikan tinggi diharapkan mendorong mereka menjadi agen perubahan, membawa perspektif segar, dan memperkuat kualitas kebijakan pengelolaan keuangan negara di tengah dinamika global yang kian kompleks.
Adaptasi di Tengah Tantangan Global dan Tiga Pesan Utama
Perubahan teknologi, dinamika geopolitik, serta tantangan ekonomi global menuntut Kemenkeu terus beradaptasi. Luky menilai institusi tidak lagi dapat mempertahankan pola kerja lama, melainkan perlu membuka ruang bagi pemikiran dan pendekatan baru.
“Di sinilah dibutuhkan darah-darah muda. Dengan semangat baru, ada perspektif yang baru, yang harusnya bisa memperkaya,” ujar Luky.
Dalam kesempatan yang sama, Luky menyampaikan tiga pesan kepada para alumni guna menyiapkan diri sebagai pemimpin masa depan Kemenkeu. Pertama, terus belajar dan mengembangkan diri menghadapi perubahan serta tantangan.
Kedua, membangun jiwa kepemimpinan karena setiap pegawai berpeluang menjadi pemimpin tanpa harus menunggu jabatan tinggi terlebih dahulu. Ketiga, menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas di mana pun ditempatkan dan apa pun jabatannya.
Modal Awal Menjadi Penerus Pengelola Keuangan Negara
Luky juga mengingatkan para alumni agar tidak cepat berpuas diri atas capaian akademik yang telah diraih. Gelar dan pendidikan dipandang sebagai modal awal untuk bekerja keras, menunjukkan kinerja terbaik, serta menghadirkan kontribusi nyata bagi organisasi dan masyarakat.
“Kalian adalah harapan masa depan, bukan hanya bangsa ini, tapi juga kita di Kementerian Keuangan. Kalian adalah penerus dari yang akan mengelola Kementerian Keuangan ini,” pungkasnya.
Sebagai informasi, program tugas belajar Kemenkeu merupakan penugasan pendidikan formal bergelar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kemenkeu yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.(Fifi Abdurahman)
Artikel Terkait
Tiga Dekade Mengabdi, Ahmad Djamhari Nakhodai Kanwil DJP Aceh di Era Suahasil Nazara
Lampaui Rekor 2022 di Tengah Keterbatasan, Kabupaten Cirebon Koleksi 9 Emas Porprov
Jejak Pengabdian Tiga Dekade Belis Siswanto Pimpin DJP Sumut I Era Suahasil Nazara
Misi Pemkab Cirebon Basmi TBC: Puskesmas Diperkuat Senjata Deteksi Modern
Era Menkeu Suahasil Nazara: Profil Dionysius Lucas Hendrawan Pimpin Kanwil DJP Sumut II