Kamis, 19 November 2026

DPR Dorong Pemenuhan Hak 64 Pekerja Krakatau Steel, dari Status hingga Upah

Photo Author
Tiarsin, Nawacita Post
- Kamis, 19 November 2026 | 11:13 WIB

NAWACITAPOST.COM — Penantian panjang puluhan pekerja di lingkungan perusahaan baja pelat merah akhirnya menemukan titik terang setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI turun tangan memediasi sengketa ketenagakerjaan yang berlarut-larut.
 
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran pimpinan dan anggota Komisi VI DPR RI memfasilitasi penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang menimpa 64 pekerja di lingkungan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Melalui jalur komunikasi intensif dan mediasi strategis yang melibatkan serikat pekerja serta jajaran manajemen perusahaan, lembaga legislatif tersebut secara tegas mendorong terwujudnya kepastian status kerja, penyesuaian struktur upah yang layak, hingga pemenuhan jaminan sosial menyeluruh bagi para pekerja yang selama ini berada dalam ketidakpastian.
 

Langkah konkret penyelesaian sengketa ketenagakerjaan ini mengemuka saat Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi delegasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) bersama perwakilan Serikat Pekerja Krakatau Steel di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/11/2026) pagi.
 
Pertemuan tingkat tinggi tersebut menjadi momentum krusial bagi para buruh untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada pengambil kebijakan di parlemen.

Dalam forum audiensi tersebut, Sufmi Dasco Ahmad tidak hadir sendirian, melainkan didampingi langsung oleh jajaran Komisi VI DPR RI yang membidangi urusan industri, investasi, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 
Turut hadir Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, serta anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian yang secara aktif menyimak dan merespons duduk perkara yang dihadapi puluhan pekerja tersebut.
 
 
 
 
 
 
 

Pengawalan Intensif dan Kepastian Status Kerja

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini memaparkan bahwa terobosan penyelesaian sengketa ini bukanlah proses instan, melainkan buah dari pengawalan serius yang dilakukan parlemen.
 
Pimpinan DPR bersama Komisi VI secara konsisten mengawal persoalan ketenagakerjaan tersebut selama kurang lebih satu bulan penuh melalui jembatan komunikasi dua arah yang konstruktif dengan pihak serikat pekerja maupun manajemen PT Krakatau Steel.

Upaya diplomasi parlemen tersebut akhirnya membuahkan hasil nyata dengan terbitnya kesepakatan pemenuhan hak-hak dasar pekerja pada pertengahan November ini.
 

“Bersama Pak Dasco, kami memfasilitasi penyelesaian persoalan ini. Per 13 November, sebanyak 64 pekerja mendapatkan kepastian status PKWT, penyesuaian upah, dan kepesertaan BPJS,” ujar Anggia.

Kepastian hukum berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), penyesuaian upah, serta jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi angin segar yang sangat dinantikan.
 
Sebelumnya, mayoritas dari 64 pekerja tersebut dilaporkan telah mengabdikan tenaga mereka di lingkungan perusahaan selama sekitar delapan tahun lamanya tanpa memiliki kejelasan ikatan maupun status hubungan kerja yang sah.

Selain terkatung-katung dari sisi legalitas status kepegawaian, para pekerja selama bertahun-tahun juga dibelit oleh berbagai persoalan krusial lainnya, mulai dari ketimpangan besaran upah, ketiadaan perlindungan jaminan sosial yang memadai, hingga polemik pembayaran kompensasi jam kerja lembur yang tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.
 
 

Dorongan Menuju Karyawan Tetap dan Pemulihan Hak Buruh

Menyikapi kondisi memprihatinkan yang telah berlangsung hampir satu dekade tersebut, Anggia menegaskan bahwa langkah pemberian status PKWT harus menjadi pijakan awal menuju kesejahteraan yang lebih berkeadilan.
 
Komisi VI DPR RI mendesak manajemen BUMN baja tersebut untuk patuh sepenuhnya terhadap regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan tidak mengabaikan hak-hak dasar para pekerjanya.

“Perusahaan harus memenuhi hak-hak normatif pekerja. Kami berharap ke depan mereka dapat menjadi karyawan tetap. Saya bersama Pak Dasco akan terus mengawal prosesnya,” tegasnya.

Komitmen pengawalan berkelanjutan dari pimpinan DPR dan Komisi VI ini mendapat sambutan hangat serta apresiasi mendalam dari kalangan gerakan buruh.
 
 
Ketua Umum Konfederasi KASBI Sunarno menilai intervensi positif dan kepedulian parlemen telah menyelamatkan nasib puluhan keluarga pekerja yang sempat terancam kehilangan mata pencaharian.

Berkat fasilitasi langsung dari pimpinan DPR dan Komisi VI, para pekerja yang sebelumnya sempat mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak kini dapat kembali menginjakkan kaki di tempat kerja dan menjalankan aktivitas produksi secara normal.
 
Selain itu, ruang demokrasi di lingkungan kerja kembali pulih dengan diizinkannya serikat pekerja untuk kembali beraktivitas memperjuangkan aspirasi anggotanya.

“Kami berterima kasih kepada pimpinan DPR, khususnya Pak Dasco, dan Komisi VI. Fasilitasi ini membantu mempercepat penyelesaian sehingga 64 pekerja yang sebelumnya diberhentikan secara sepihak dapat bekerja kembali,” ujar Sunarno.
 

Melalui penyelesaian kasus di lingkungan PT Krakatau Steel ini, DPR RI kembali menegaskan komitmen institusionalnya untuk senantiasa hadir menindaklanjuti setiap aspirasi kaum pekerja.
 
Parlemen bertekad memastikan bahwa agenda besar penguatan dan kebangkitan industri strategis nasional harus selalu berjalan beriringan dengan tegaknya perlindungan hukum, penghormatan hak normatif, serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia.(***)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Tiarsin

Tags

Artikel Terkait

Terkini