Navigasi Geopolitik Global, Menteri Keuangan RI Tegaskan Sinergi Tiga Pilar Ekonomi

NAWACITAPOST.COM — Di tengah meningkatnya dinamika geopolitik dan volatilitas pasar keuangan dunia, Menteri Keuangan Republik Indonesia Suahasil Nazara menegaskan pentingnya menerapkan cara kerja baru dalam mengelola ekonomi makro nasional.

 

Langkah strategis ini ditempuh melalui sinergi tiga pilar utama demi menjaga resiliensi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang merata.

Dalam ajang ANTARA Business Forum 2026 bertajuk "The Synergy Horizon: Positioning Indonesia for the Next Decade", Menteri Keuangan Republik Indonesia memaparkan bahwa cara kerja baru tersebut memadukan kebijakan fiskal melalui APBN sebagai instrumen utama pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

 

“Terus kita dorong APBN supaya menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan publik, mendorong kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan untuk mencapai pertumbuhan melalui 8 kluster prioritas pembangunan,” ungkap Suahasil Nazara Menteri Keuangan di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

 

Pilar penting lainnya terletak pada peran Danantara Indonesia sebagai katalis investasi di luar APBN yang bertindak mendorong investasi strategis bersama sektor swasta.

 

Menteri Keuangan Republik Indonesia menilai integrasi ini menciptakan pijakan baru bagi penguatan ekonomi nasional.

 

"Sinergi antara APBN dan Danantara adalah horizon baru pengelolaan ekonomi kita. APBN masuk ke titik-titik krusial ibarat titik refleksi atau akupunktur, yang kemudian dampaknya menjalar ke seluruh perekonomian," ujar Menkeu Suahasil Nazara.

Selain itu, sinergi kebijakan fiskal dan moneter melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) turut diperkuat untuk mewujudkan sektor keuangan yang lebih inklusif, dalam, dan stabil.

Di tengah ketidakpastian global, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa Indonesia berhasil menunjukkan daya tahan pada semester I/2026 dengan pertumbuhan ekonomi yang solid, inflasi terkendali, serta kembalinya aliran modal masuk.

 

Hingga 14 September 2026, akumulasi inflow melalui Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia (SRBI) berhasil menembus angka Rp140,7 triliun.

 

Guna memperkuat daya saing dan daya beli masyarakat pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan insentif pajak yang diperkirakan mencapai Rp576 triliun atau setara 2,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Uang ini tidak hilang, melainkan beredar di masyarakat untuk memperkuat konsumsi rumah tangga dan modal investasi sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan pertanian," jelas sang Bendahara Negara.

Sebagai pemungkas, Menteri Keuangan Republik Indonesia memetakan enam sektor prioritas yang diproyeksikan menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi ke depan, yaitu infrastruktur digital, hilirisasi sumber daya alam, manufaktur bernilai tambah tinggi, industri hulu strategis/energi, ketahanan pangan, serta energi baru dan terbarukan.