OPINI: Selamatkan Jokowi atau Selamatkan Negara?

TNI/POLRI akan ditarik-tarik kembali ke ranah politik praktis, dan akan dijadikan sebagai alat politik untuk menopang rezim Jokowi dan Prabowo-Gibran di masa mendatang, yang berpotensi menjadi Rezim Pemerintahan dengan corak otoriterianisme baru. Padahal kami dahulu (para pemuda dan mahasiswa) menggelorakan Reformasi '98 dan melakukan aksi-aksi di jalanan, di antaranya adalah memperjuangkan dicabutnya Dwi Fungsi ABRI.

Baca Juga: Jokowi Diduga Salahgunakan Kekuasaan, Bivitri Usul Pengadilan Rakyat

Semua itu dahulu kami lakukan sebagai bentuk koreksi kami terhadap penyimpangan fungsi dan peran ABRI di bidang politik, sosial, kebudayaan dan pertahanan serta Keamanan Negara. Kami dahulu ingin mendorong ABRI agar menjadi personel militer yang profesional, yang tidak memiliki kepentingan apapun selain menjaga kedaulatan dan pertahanan negara serta menjaga keamanan dan ketertiban rakyat Indonesia.

Lalu mengapa Jokowi sekarang menarik-tarik TNI/POLRI lagi ke medan pertarungan politik yang masing-masing akan membawa kepentingan politiknya sendiri?

Apabila UU ASN No.20 Tahun 2023 nantinya disahkan, dan TNI/POLRI diberi kewenangan untuk mengisi jabatan ASN, saya khawatir ini akan menjadi pintu masuk dari kembalinya sistem pemilihan presiden/wakil presiden serta kepala daerah secara tidak langsung.

Baca Juga: Rute Program Mudik Gratis dengan Kapal Laut untuk Libur Lebaran 2024

Jika ini yang akan terjadi maka masyarakat sipil harus siap-siap kembali terpinggirkan dari arena politik praktis. Dan pencapaian demokrasi yang puluhan tahun kita perjuangkan akan terjun bebas ke jurang kegagalan, yang berarti kaum fundamentalis agama yang selama ini skeptis pada demokrasi dan lebih percaya pada sistem khilafah Islamiyah akan menemukan momentum pembenarannya.

Bahaya sekali bukan? Jadi mau menyelamatkan Jokowi atau mau menyelamatkan negara? Silahkan tentukan pilhan sekarang juga!

Penulis: Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Pengamat Politik.