OPINI: Selamatkan Jokowi atau Selamatkan Negara?

NAWACITAPOST.COM - Tidak ada orang yang paling berbahaya dan harus bertanggung jawab dengan berbagai perangai politiknya di negeri ini selain Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saya mengatakan hal ini bukanlah mengada-ada, bukan pula karena saya kecewa karena calon presiden-calon wakil presiden (capres/cawapres) yang saya dukung kemungkinan dipaksa kalah di Pilpres 14 Februari 2024 lalu.

Sebab selain saya tidak ada persoalan pribadi dengan Presiden Jokowi, saya pun bukan siapa-siapanya capres/cawapres yang saya dukung dan dipaksa kalah dengan modus dicurangi. Saya juga bukan kader PDIP dan bukan kader partai manapun yang mengusung capres/cawapres.

Usia saya dengan Presiden Jokowi juga terbentang jarak yang jauh. Jadi saya dan Jokowi bukan pesaing politik.

Baca Juga: Kisah Perjuangan Sarman Simanjorang Meraih Kesuksesan dan Utamakan Keluarga

Saya mengatakan Jokowi orang yang paling berbahaya di Republik ini bisa saya pertanggung jawabkan, baik secara politik maupun hukum. Perhatikanlah, di masa pemerintahan Jokowi ini angka kriminalitas meningkat pesat.

Banyak pembunuhan, perampokan, prostitusi online, judi online, penipuan melalui modus pinjaman online, penipuan melalui medsos dengan modus pencurian data pribadi, persekusi, intimidasi dan lain-lain (dll) pun meningkat pesat.

Bunuh diri karena persoalan himpitan ekonomi juga terjadi di mana-mana. Tatanan hukum rusak berantakan, penegakan hukum lemah karena banyaknya tebang pilih kasus, korupsi menjadi-jadi, Pemilu curang, partai-partai politik dihancur leburkan, dan lawan-lawan politik pemerintah akan banyak yang dikriminalisasikan. Kemudian, yang jelas-jelas koruptor sendiri banyak yang disandera dan dilindungi untuk kepentingan politik penguasa.

Baca Juga: Sarman Simanjorang: Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Pukul Daya Beli Masyarakat

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh suara terbanyak, namun perolehan kursi DPR RI nya hanya 101 kursi. Kalah dengan Partai Golkar 111 kursi dan Gerindra sebanyak 102 kursi.

Padahal perolehan suara secara nasional Golkar dan Gerindra masih di bawah jauh dengan perolehan suara PDIP. Ini memang persoalan sistem pembagian kursi parlemen. Namun, sistem ini dibangun di masa Presiden SBY dan semakin kacau dan brutal di era Presiden Jokowi.

Partai politik yang sebenarnya gurem (baca: PSI) suaranya dilipat gandakan. Suara Golkar digelembungkan dengan mencopet suara-suara partai politik lainnya.

Baca Juga: Rekapitulasi Pilpres 2024: Prabowo-Gibran Kuasai 29 Provinsi, Anies-Cak Imin Unggul di Dua Daerah Ini

Mahkamah Konstitusi (MK) tak lagi berwibawa, keputusannya membuat geger kaum politisi dan akademisi di seluruh penjuru tanah air. Kkarena ada Sang Paman yang bercokol di sana, meski sudah diberi sanksi oleh MKMK. KPU terus menuai protes dari mana-mana dan Bawaslu seperti tak memiliki fungsi apa-apa lagi selain buat manis-manisan demokrasi.

Yang terakhir dan yang paling berbahaya lagi itu Pemerintahan Jokowi bakal menghidupkan kembali semacam Dwi Fungsi ABRI seperti di masa Orde Baru yang membuat trauma jutaan rakyat di negeri ini. Melalui UU ASN No.20 Tahun 2023, Pemerintahan Jokowi membuka pintu bagi anggota TNI/POLRI untuk mengisi jabatan ASN. Penempatan TNI/POLRI aktif dalam jabatan sipil ini merupakan bukti penghianatan Jokowi terhadap perjuangan Reformasi '98.