Evaluasi Kinerja Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023: Tinjauan Rapat Paripurna DPRD

NAWACITAPOST.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar baru-baru ini menggelar Rapat Paripurna dengan fokus pada evaluasi kinerja Pemerintah Kota Blitar selama tahun 2023.

Rapat tersebut, yang diadakan pada Jumat (8/3/2024) di Graha Paripurna DPRD Kota Blitar, menyoroti berbagai aspek dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun 2023.

Ketua DPRD Kota Blitar, dr. Syahrul Alim, menegaskan bahwa rapat paripurna tersebut memberikan platform bagi Panitia Khusus (Pansus) untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Blitar.

Baca Juga: Mahfud MD Minta Audit Forensik untuk Evaluasi Sirekap KPU

Rekomendasi-rekomendasi ini, hasil dari evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah setempat untuk meningkatkan kinerja mereka pada tahun 2024.

Dr. Syahrul juga menjelaskan bahwa dari 11 indikator tujuan yang dievaluasi oleh Pansus DPRD, sebanyak 7 indikator dinilai sudah baik atau tercapai, sementara 4 indikator masih membutuhkan perhatian lebih untuk peningkatan di tahun yang akan datang.

Indikator-indikator ini meliputi berbagai aspek, seperti penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan indeks Gini, dan pertumbuhan penduduk.

Baca Juga: Putra Wawali Surabaya, Arjuna Rizki Dwi Krisnayana dipastikan menduduki Kursi Yos Sudarso

Namun, meskipun beberapa indikator sudah tercapai, Juru Bicara Pansus LKPJ, Dedik Hendarwanto, menyoroti bahwa penilaian terhadap kinerja Pemerintah Kota Blitar sebagian besar positif.

Meskipun demikian, Dedik juga mencatat bahwa ada ketidakseimbangan antara prestasi yang diperoleh dengan Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima dari pemerintah pusat.

Prestasi yang cukup signifikan dengan 77 pencapaian, tidak selalu diimbangi dengan alokasi DID yang memadai.

Baca Juga: Tak Ada Urgensi, AHY Tolak Usulan Hak Angket DPR RI Terkait Pemilu 2024

Selain itu, Dedik juga mengungkapkan bahwa dari 11 indikator yang dievaluasi, 7 di antaranya melampaui target yang ditetapkan, sementara 4 indikator lainnya belum mencapai target yang diharapkan.

Indikator-indikator ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penurunan tingkat kemiskinan hingga peningkatan daya saing daerah.