NAWACITAPOST.COM - Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, menyatakan kekhawatirannya bahwa program ini akan diimplementasikan secara serampangan tanpa mempertimbangkan kapasitas anggaran negara. Menurutnya, diperlukan kajian yang mendalam dan berkelanjutan agar keuangan negara tidak terlalu terbebani hanya untuk program makan siang dan susu gratis.
Syaiful mengatakan, bila program ini dijalankan, maka pemerintah perlu menaikkan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 600%.
Dia menyatakan bahwa wacana penggunaan dana BOS untuk program ini layak dipertanyakan, mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan, yakni lebih dari Rp450 triliun. Sementara dana BOS yang ada saat ini dari APBN hanya sekitar Rp51 triliun.
Baca Juga: DPR Dinilai Tidak Serius Tanggapi Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
"Jelas tidak mungkin besaran dana BOS existing dari APBN yang saat ini berkisar Rp51 triliunan harus dialihkan untuk program yang butuh anggaran lebih dari Rp450 triliun," kata Syaiful, dikutip Selasa (5/3/2024).
Menurut Huda, dana BOS saat ini sudah diperuntukkan untuk membantu belanja operasional 217.000 sekolah di seluruh Indonesia. Jumlah dana BOS tersebut dinilai tidak cukup untuk menutup kebutuhan program makan siang dan susu gratis yang diprediksi mencapai Rp450 triliun.
Dia juga mengingatkan bahwa Bank Dunia sudah memberikan peringatan agar Indonesia berhati-hati terkait dengan ambang batas defisit anggaran bila merealisasikan program tersebut.
Menurut data yang dijelaskan Huda, dana BOS untuk tingkat sekolah dasar hanya sekitar Rp900.000 per siswa, sedangkan untuk makan siang gratis yang dianggarkan Rp15.000 per siswa. Dengan kebutuhan tersebut selama 30 hari selama setahun, diperkirakan dana yang dibutuhkan sekitar Rp5.475.000 per siswa.
"Kalau dari besaran kebutuhan program makan siang gratis pasti tidak mungkin jika diambil dari dana program BOS," kata dia.
Sehingga, jika dana BOS digunakan untuk makan siang gratis, alokasi anggarannya harus ditingkatkan hingga 600 persen. "Jangan sampai program ini malah memicu penyimpangan yang merugikan rakyat,” ujar Huda.
Baca Juga: Soal Dugaan Fee Izin Tambang, Jatam Minta Jokowi Copot Bahlil Lahadalia
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pembiayaan program makan siang gratis akan bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS tersebut berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Artikel Terkait
Alasan Jokowi Masukkan Program Makan Siang Gratis dalam APBN 2025
Defisit Anggaran Berpotensi Melonjak Akibat Program Makan Siang Gratis
Daftar Menu Varian dalam Simulasi Makan Siang Gratis Rp15.000 per Anak
Mahfud MD Nilai Simulasi Makan Siang Gratis Tidak Etis
Perhimpunan Guru Tolak Pemotongan Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis