Alasan Jokowi Masukkan Program Makan Siang Gratis dalam APBN 2025

NAWACITAPOST.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program unggulan calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam perencanaan anggaran tahun 2025.

Jokowi menyatakan bahwa langkah ini dilakukan agar presiden terpilih dapat lebih gesit dan mudah menganggarkan program-program unggulan, sehingga realisasinya pun lebih cepat.

"Dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," kata Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Baca Juga: Kenaikan Pangkat Prabowo, SETARA Institute sebut Tindakan Jokowi Merendahkan HAM

Pemerintah mulai membahas program-program baru dari presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025. Salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis.

Meski begitu, Jokowi menampik ada pembicaraan secara khusus program makan siang gratis dalam sidang kabinet paripurna tersebut. Adapun, program makan siang gratis merupakan salah satu program unggulan milik pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan bahwa pembahasan program ikonik tersebut diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap terealisasi.

Baca Juga: KPU Gelar Rapat Pleno Terbuka untuk Penetapan Hasil Pemilu 2024, Tapi Langsung Diskors

Namun, ia menyatakan bahwa penyusunan ini masih dalam tahap awal dan RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan tersusun setelah hasil hitung manual Komisi Pemilihan Umum (KPU) keluar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa proses perencanaan RKP dan RAPBN masih berjalan dalam tiga bulan ke depan. Bulan depan, pemerintah akan fokus pada penentuan pagu indikatif pendapatan dan belanja negara serta masing-masing program prioritas, seiring dengan diumumkannya presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual.