Jakarta, Nawacitapost - Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari, yang dilansir CNN Indonesia edisi, Sabtu (4/4) menanggapi tujuan baik Yassona Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM dalam mengantisipasi penyebaran virus Corona/Covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
Hal itu yang diputuskan Yassona telah melewati pertimbangan - pertimbangan politik manakala terjadi lemparan bola panas. Oleh karena itu Yassona membuat payung hukum agar bisa mengasimilasi dan mengintegrasi Narapidana dan Anak di rumah.
Sayangnya memang dalam Permenkumham yang ditandatangani Yassona dipukul rata kendati yang akan dibebaskannya itu ada narapidana koruptor. Disitulah muncul dialektika politika, siapapun boleh berkomentar dan membuat marah besar bagi para pengamat hukum politik.
Kendati demikian, suatu hal yang lumrah ibarat oposisi tidak an sich mengiyakan keputusan Menteri Hukum dan HAM. Apalagi yang menghighlight dari akademisi yang tergabung dalam PUSaKO. Namanya juga akademisi harus kritis terhadap produk hukum, sebaliknya kalau tidak kritis terhadap produk hukum pasti masyarakat bisa menilai.
Namun ada namunnya, orang yang biasa kritis di lapangan atau di luar pemerintahan, tiba - tiba dibel oleh ajudan untuk menghadap Presiden untuk menduduki jabatan yang kosong. Apakah mungkin bisa menghighlight urusan rumah tangga orang.
