Detik-detik Tergulingnya Rezim Jokowi

Langkah-langkah antisipasi Jokowi ya itu tadi, mem-push suara Partai Golkar dan berusaha semaksimal mungkin untuk memasukkan PSI ke Senayan meski dengan suaranya yang sangat minim. Bagi Jokowi yang penting jangan PPP namun harus PSI yang bisa masuk ke Senayan. Sebab kalau PPP yang masuk ke Senayan, dan bukannya PSI, maka posisi Jokowi nantinya akan terancam.

Baca Juga: Diduga Lakukan Penipuan dan Penggelapan, Oknum Pengacara Inisial DA Dipanggil Satreskrim Polres Nganjuk

Kecurangan-kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) ini akan terbongkar dan terbuktikan, manakala kubu pasangan capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kompak bersatu, untuk membawa persoalan ini ke lembaga politik, yakni DPR melalui mekanisme pengajuan Hak Angket.

Melalui mekanisme pengajuan hak angket, DPR bisa melakukan penyelidikan dengan memanggil Presiden, KPU, Bawaslu dan lain-lainnya untuk dimintai penjelasan dan pertanggung jawaban tentang penyelenggaraan Pemilu 2024 yang penuh kecurangan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak Angket ini merupakan pintu masuk untuk terjadinya pemakzulan Presiden.

Jokowi sadar betul bahwa kekuatan partai politik pendukungnya di parlemen, yakni Golkar, Gerindra, dan PAN masih kalah jauh dibanding kekuatan partai politik pendukung Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, yakni PDIP, PPP, Nasdem, PKB, dan PKS.

Baca Juga: Wujud Rasa Kemanusiaan, Lapas Pemuda Kelas III Langkat Kanwil Kemenkumham Sumut Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Dengan PMI

Karenanya, Jokowi terus menerus berusaha melakukan lobi-lobi politik tingkat tingginya untuk mencegah terselenggaranya Hak Angket itu. Di antaranya Jokowi mengangkat bocil (AHY) putranya SBY untuk jadi menteri, yang sebelumnya intensif memberikan kritik dengan gencar pada Jokowi.

Jika ditotal partai politik pendukung Jokowi maupun Prabowo di Parlemen hanya 261 dari 575 kursi di parlemen, yang sama artinya hanya didukung 45 % kursi di parlemen. Sedangkan partai politik pendukung Ganjar dan Anies jika ditotal mencapai 55 % atau 314 kursi di Parlemen, yang berarti posisi Jokowi dan Prabowo berada dalam ancaman politik yang sangat serius.

Kalau keadaan politik nasional sudah sedemikian adanya, maka hanya ada satu kata untuk Jokowi selain menyerah dan segera tinggalkan panggung kekuasaan, sebelum nantinya pergerakan politik ini semakin membesar dan menghancurkan segalanya.

Baca Juga: Kapolda Jatim Peduli Anggota KPPS Sidoarjo Gugur dalam Tugas

Harus diingat, musuh Jokowi kali ini bukan hanya partai-partai politik yang ia curangi, namun juga kelompok-kelompok ekstrem baru yang akan tumbuh menjamur di tengah masyarakat. Berkat stimulus Presiden Jokowi yang menciptakan ketidakadilan dan pemiskinan. Segala kebutuhan pokok hidup masyarakat harganya kian meroket, sedangkan Jokowi di istana malah lebih sibuk bagi-bagi jabatan.

Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla (JK) sedang mengagendakan pertemuan khusus. Jika kemudian para menteri dari PDIP, Nasdem, dan PKB ditarik dari Kabinet, maka rezim Jokowi akan guncang. Rakyat yang lapar akan menyatu dengan pergerakan civitas akademika dan mahasiswa di jalanan.

Jika sudah demikian tunggu apalagi selain tergulingnya rezim Jokowi?

Penulis: Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Pengamat Politik, serta Dewan Penasehat dan Dewan Pakar di berbagai media massa online nasional dan daerah.