Mahfud MD Siap Mundur dari Menko Polhukam, Jadi Teladan bagi Prabowo dan Gibran

NAWACITAPOST.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Kabinet Indonesia Maju (KIM), Mahfud MD, mengumumkan niatnya untuk mundur dari jabatannya sebagai respons terhadap kondisi politik yang dianggapnya tidak kondusif.

Pernyataan ini disampaikan secara blak-blakan dalam acara 'Tabrak Prof!' di Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa (23/1/2024). Keputusan Mahfud ini diambil sebagai bentuk protes dan kritik moral terhadap dugaan penyimpangan kekuasaan yang terjadi di tingkat negara.

Dalam acara tersebut, seorang warga Semarang menanyakan Mahfud mengenai rencananya untuk mundur, mengingat kondisi negara yang dianggapnya tidak baik. Warga tersebut mengacu pada indikasi penyimpangan kekuasaan, ketidaknetralan negara dalam pemilu, dan pengerahan aparat oleh presiden.

Baca Juga: Kemenkumham Babel Gelar Penyuluhan Hukum Serentak tentang Netralitas Pemilu Bagi Aparatur Pemerintah

Terlebih lagi, calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, telah menyarankan Mahfud untuk mundur agar terhindar dari konflik kepentingan.

Mahfud memberikan jawaban tegas, menyatakan bahwa rencana pengunduran dirinya telah menjadi kesepakatan bersama dengan Ganjar sejak awal. Dia menegaskan akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik pada waktu yang tepat.

"Pada saat yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik," ujar Mahfud, Rabu (24/1/2024).

Baca Juga: Pantai Soge di Pacitan, Intip Wisata Hidden Gem yang Bisa Dinikmati dari Pinggir Jalan Raya

Alasan utama Mahfud untuk mundur adalah untuk memberikan contoh bahwa pejabat negara tidak seharusnya menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye politik.

Mahfud juga menyoroti upaya pihak lain yang menggunakan jabatan mereka untuk kepentingan politik, sementara ia sendiri berusaha memberikan contoh sikap yang berbeda.

"Pihak lain nampak menggunakan jabatan, bahkan menteri-menteri yang tak ada kaitannya dengan politik malah ikut tim sukses," tutur Mahfud.

Baca Juga: IU Resmi Rillis Single Terbaru MV 'Love Wins All', Perankan Kisah Cinta yang Memilukan

Dalam pernyataannya, Mahfud mengajak para pemilih untuk memilih pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan dan fasilitas negara, serta mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam penyelenggaraan pemilu.

Sebagai langkah konkret, Mahfud menetapkan tanggal 14 Februari sebagai "pengadilan rakyat" untuk memilih pemimpin yang jujur dan adil. Dia berharap bahwa pengunduran dirinya akan menjadi contoh bagi pejabat negara lainnya untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan selama masa kampanye politik.