Ganjar Sarankan Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam demi Hindari Konflik Kepentingan

NAWACITAPOST.COM - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memberikan saran kepada calon wakil presidennya, Mahfud MD, untuk mundur dari posisi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Ganjar mengutarakan saran tersebut dengan alasan menginginkan transparansi dan menghindari isu konflik kepentingan yang dapat muncul akibat keterlibatan Mahfud MD sebagai peserta Pemilihan Presiden 2024.

"Apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest," kata Ganjar, Selasa (23/1/2024).

Baca Juga: Pemerintah: Redistribusi Tanah Era Jokowi Mencapai 2,96 Juta Bidang

Ganjar juga mengingatkan tentang banyaknya pejabat yang memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye dengan menyamar sebagai kunjungan kerja. Menurutnya, tindakan tersebut dapat memberikan risiko terhadap persepsi masyarakat.

"Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," ujar Ganjar.

Ganjar menilai bahwa perubahan aturan terkait keharusan mundur bagi pejabat seperti menteri atau wali kota yang maju sebagai calon presiden atau wakil presiden dapat meningkatkan keadilan dan transparansi.

Baca Juga: Tom Lembong Bongkar Rahasia Jokowi

"Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang," kata Ganjar.

Pada Pilpres 2024, terdapat tiga pejabat publik yang terlibat dalam kontestasi politik, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (capres nomor urut 2), Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (cawapres nomor urut 2), dan Menko Polhukam Mahfud MD (cawapres nomor urut 3).

Sejauh ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur tata cara pengajuan cuti bagi pejabat yang ikut kampanye Pilpres 2024, namun aturan tersebut tidak mewajibkan mundur dari jabatan.