NAWACITAPOST.COM – Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, melakukan peninjauan langsung ke lokasi longsor yang terjadi di RW 11, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih. Kejadian ini menjadi perhatian publik setelah sejumlah akun media sosial dan portal berita lokal di Bekasi memberitakannya secara luas.
Lokasi longsor tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat sekitar. Kondisinya menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait keselamatan warga yang kerap melintasi jalur tersebut dalam aktivitas sehari-hari.
Sebagai anggota dewan dari daerah pemilihan Jatiasih, Latu menyampaikan bahwa dirinya merasa bertanggung jawab untuk merespons langsung keluhan masyarakat. Ia menilai bahwa suara warga harus ditindaklanjuti secara konkret oleh pihak legislatif.
Baca Juga: Muhammad Kamil Soroti Jalan Rusak di Bekasi Utara, Minta Pemkot Segera Bertindak
Dalam kunjungan itu, Latu juga memberikan apresiasi terhadap langkah cepat berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kota Bekasi, dalam merespons kejadian tersebut. “Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi prioritas bersama, terlebih hal ini menyangkut akses utama seperti di RW 11, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih ini,” ujarnya pada Senin (07/04/2025).
Ia menegaskan akan terus memantau perkembangan penanganan di lokasi. Fokusnya adalah memastikan proses berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta tidak menimbulkan risiko lanjutan.
“Saya akan memastikan penanganan pasca-longsor ini berjalan sesuai prosedur dan kebutuhan masyarakat. Juga akan melakukan pemantauan agar pelaksanaan di lapangan tepat sasaran dan tidak menimbulkan dampak lanjutan,” pungkasnya.
Artikel Terkait
Hearing Memanas! Dewan Arjuna Rizky Singgung 'Bekingan' Pengusaha Diana
Penyidik JAM PIDSUS Tetapkan Legal PT Wilmar Jadi Tersangka Suap Penanganan Kasus di PN Jakarta Pusat
Tiba di Tanah Air, Prabowo Terima Langsung “Ngantor” Terima Kunjungan Wakil PM Rusia
Alimudin Soroti Tambahan Syarat MCU dalam Mutasi Pejabat Kota Bekasi
Warga Adukan Biaya Nikah Rp1,6 Juta, DPRD Bekasi Dorong Transparansi Layanan KUA