NAWACITApost.com - Thaksin Shinawatra kembali ke negaranya Thailand, pada Selasa (22/8/2023) dari pengasingan selama 15 tahun. Kepulangan mantan Perdana Menteri (PM) Thailand ini merupakan hari bersejarah karena bertepatan dengan upaya sekutu politiknya untuk membentuk pemerintahan baru dengan beberapa saingan terbesarnya.
Namun, Thaksin langsung dijebloskan ke penjara setibanya di Thailand. Diberitakan AFP, Thaksin dipenjara setelah mendarat di Bandara Don Mueang Bangkok, pukul 09.00 waktu setempat. Mahkamah Agung (MA) Thailand memerintahkan, Thaksin harus menjalani 8 tahun penjara untuk tiga hukuman yang telah diputuskan selama dia mengasingkan diri.
Meskipun telah lama tidak berada di negaranya, Thaksin tetap menjadi politisi paling berpengaruh dan kontroversial di zaman modern ini. Lalu, siapa sebenarnya Thaksin Shinawatra? Simak ulasannya di bawah ini.
Profil Thaksin Shinawatra
Thaksin Shinawatra lahir pada 1949 di kota utara Chiang Mai, Thailand. Ia memulai karirnya sebagai petugas polisi.
Pada tahun 1973, Thaksin menerima beasiswa pemerintah untuk belajar gelar master dalam peradilan pidana di Amerika Serikat. Ketika kembali, dia terjun ke dunia bisnis, dan pada akhir tahun 1980-an mulai membangun kerajaan telekomunikasi yang sukses.
Ia mendirikan partai Thai Rak Thai (Thai Cinta Thais) pada tahun 1998. Kemunculannya yang cepat mengubah peta politik negeri Gajah Putih. Kemudian, Thaksin terpilih sebagai PM Thailand pada tahun 2001. Ia bahkan secara telak mengalahkan penjaga lama dari Partai Demokrat.
Dukungan pada Thaksin bagi masyarakat kelas bawah disebabkan oleh kebijakannya yang pro rakyat seperti kesejahteraan desa, pinjaman pedesaan dengan bunga rendah, dan skema penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, semasa menjabat PM, Thaksin mulai didera berbagai tuduhan korupsi dari para kritikus.
Perusahaan telekomunikasinya bahkan dituding mendapat untung besar dari kontrak dan konsesi (pemberian izin atau hak) pemerintah. Tuduhan korupsi dan penghinaan monarki ini berujung pada demonstrasi besar yang dimotori oleh Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (People Alliance for Democracy/PAD).
Aksi protes ini lah yang membuka jalan bagi militer untuk melancarkan kudeta pada September 2006, saat Thaksin berada di luar negeri. Pada Oktober 2008, MA Thailand memutuskan Thaksin Shinawatra bersalah karena melanggar UU konflik kepentingan ketika menjabat PM. Selain itu kekayaannya dibekukan oleh pemerintah.
Hal ini membuatnya memutuskan untuk mengasingkan diri di Dubai dan London sejak saat itu. Dia memilih mengasingkan diri untuk menghindari hukuman penjara, yang menurutnya bermotivasi politik.
