Heru juga memastikan bahwa ada potensi sebagian besar jajaran KPU, baik di tingkat provinsi maupun di 38 daerah kota/kabupaten, akan menghadapi proses hukum terkait dugaan korupsi yang ditemukan oleh tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim.
"Kami memahami bahwa saat ini temuan kami mungkin belum dapat ditindaklanjuti, tapi setelah Pilkada, semua akan ditindaklanjuti, terutama untuk KPU di 5 kota/kabupaten dengan calon tunggal melawan kolom kosong. Ingat itu!" pungkas Heru. ***