Baca Juga : Kanwil Kemenkumham Sulsel Jadi Leading Sektor Pembahasan RUU Pemasyarakatan
Hal itulah yang pernah dan akan dilakukan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham (Kanwil Kemenkumham ) Sulawesi Selatan (Sulsel) dibawah pimpinan Harun Sulianto dalam acara Deklarasi Janji Kinerja, Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) di tahun 2021.
Catatan menarik, dan penting sehingga perlu diketahui dari Kanwil yang terkenal dengan sebutan Angin Mamirinya, bahwa "Pada tahun 2020 terdapat 3 (Tiga) satuan kerja yang meraih predikat WBK, yaitu Kantor Wilayah, Bapas Watampone dan Rutan Pangkajene dan satu meraih predikat WBBM oleh Kanim Kelas I TPI Makassar. Pada tahun 2019, juga terdapat 4 (Empat) satker yang meraih WBK, yaitu Lapas Watampone, Rutan Pinrang, Kanim Makassar dan Kanim Parepare," ujar Kakanwil Harun yang disampaikan di acara tersebut.
Penegasan Kakanwil Harun mempunyai arti mendalam dan perlu dilakukan dijajaran khususnya di wilayah kemenkumham Sulsel, yang selalu terus berkomitmen secara konsisten meningkatkan layanan publik dan mencegah KKN dengan mengintegrasikan semua layanan untuk kepentingan masyarakat. Ini juga merupakan bentuk komitmen Jajaran Kanwil Sulsel dalam memberikan pengabdian dan loyalitas terbaik bagi bangsa dan Negara, tegasnya.
Yang jelas dan pasti, Kakanwil Harun berharap di tahun 2021 terjadi peningkatan satuan kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM dan Kanwil dapat memperoleh WBBM.
Masih dalam acara Dekalrasi tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, “untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan menekan tindakan korupsi maka birokrasi harus di desain by sistem bukan by actor agar perubahannya dapat dirasakan secara masif dan terus menerus.”
Tak lupa pula Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan Subhan (masih dalam acara janji deklarasi itu) mengapresiasi jajaran Kanwil Kemenkumham Sulsel yang terus berkomitmen dan memiliki semangat yang tinggi untuk memberikan perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembinaan di dalam lapas dan Rutan yang telah berjalan dengan baik.
Sementara itu kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Firdaus D. wilmar memberikan kiat – kiat dalam mewujudkan WBBM. “Dalam mengelola sataun kerja, birokrasi harus lebih sederhana, simple, lincah dan cepat dengan etos kerja yang adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Inilah yang menjadi acuan dan tolak ukur Kejaksaan dalam melakukan pencanangan Zona integritasnya dan menata satuan kerjanya,” terang Firdaus
“Kalo Kita mau meraih WBK dan WBBM tentunya harus komitmen menjalankan apa yang disampaikan diatas dan melakukan perubahan – perubahan yang spesifik, terukur, ada peningkatan, relevan dan memiliki waktu yang jelas. Jadi ada perubahan yang terlihat dari predikat WBK sekarang menuju WBBM,” lanjut Firdaus
Lebih jauh firdaus menyampaikan bahwa kunci keberhasilan lainnya ialah dengan merubah mindset pegawai, memberikan kemudahan layanan, program yang menyentuh masyarakat, monitoring dan evaluasi dan manajemen media.
“Kami membentuk teras kejaksaan dan pusat kajian kejaksaan yang bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin,” ujar Firdaus.
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Perwakilan Polda Sulsel para Kepala Divisi J dan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Jajaran Kanwil Sulsel yang hadir secara langsung dan via daring.
Janji Deklarasi yang dicanangkan Kemenkumham Sulsel, harapan dan pastinya mampu ditorehkan secara benar, sehingga masyarakat merasakan dan menikmati hal tersebut.