Terpisah, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan mengatakan, Paralegal Justice Award 2024 akan terdiri dari enam tahap, yaitu pendaftaran, proses seleksi daerah, seleksi pusat, pembekalan peserta dalam Paralegal Academy di BPSDM Kemenkumham, tahap eliminasi, dan yang terakhir penganugerahan Paralegal Justice Award 2024.
Baca Juga: Berita Acara Ditandatangani, Kemenkumham NTB Tuntaskan Pengharmonisasian 2 Raperda
Menkumham Yasonna H Laoly dalam sejumlah kesempatan mengatakan, melalui ajang Paralegal Justice Award para kepala desa dan lurah dapat menjadi Non Litigation Peacemaker, yang mampu menyelesaikan masalah hukum di daerahnya, sehingga penyelesaian tersebut tidak harus berlanjut ke pengadilan.
"Anugerah Paralegal Justice Award merupakan sebuah penghargaan kepada kepala desa/lurah, yang telah berperan sebagai Juru Damai (Non Litigation Peacemaker). Penganugerahan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menciptakan iklim investasi dan akses keadilan, pada lingkup desa/kelurahan di seluruh Indonesia," terang Yasonna.