Persiapan Paralegal Justice Award 2024, Kemenkumham NTB Koordinasi Dengan Pemprov NTB-Pemkot Mataram

NAWACITAPOST.COM - Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTB melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram terkait seleksi daerah peserta Paralegal Justice Award 2024, pada Kamis (14/3).

Tim dari Kanwil Kemenkumham NTB dipimpin Kabid Hukum Puri Adriatik Chasanova. Kunjungan pertama tim bertemu dengan Kabag Hukum Pemkot Mataram Hubaidi.

Puri menyampaikan maksud dan tujuan koordinasi yaitu terkait peran Kanwil Kemenkumham NTB sebagai fasilitator dalam kegiatan seleksi daerah Paralegal Justice Award 2024.

Baca Juga: Kanwil Kemenkumham NTB Siap Sukseskan Paralegal Justice Award 2024

"Kami berharap kerja sama dan sinergi Pemerintah Kota Mataram untuk membentuk Panitia Seleksi Daerah Kota Mataram yang melibatkan unsur Pemkot Mataram, Kemenkumham, Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama dan/atau dinas terkait," ujar Puri.

Hubaidi menyambut baik kegiatan tersebut dan menyatakan segera menentukan petugas yang dapat bekerja sama dalam tim panselda. Dia meminta untuk dapat dikirimkan data kelurahan yang mengikuti kegiatan tersebut.

Selanjutnya, tim dari Kanwil Kemenkumham NTB berkoordinasi dengan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi NTB Lalu Rudy Gunawan.

Baca Juga: Bahas Perlindungan Intelektual, Kemenkumham NTB Sambangi Pemkab Dompu

"Kami pada prinsipnya mendukung program Paralegal Justice Award 2024. Terkait SK Panselda akan kami susun setelah ada arahan dari pimpinan," ujar Lalu Rudy yang didampingi Kabag Bantuan Hukum Yudha Prawira Dilaga.

Terakhir koordinasi dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB. Tim diterima Kepala Dinas DPMPD Dukcapil Lalu Ahmad Nur Aulia.

"Kami sangat mendukung kegiatan ini. Ke depannya kami akan jadikan standardisasi Paralegal Justice Award sebagai salah satu kriteria penilaian dalam ajang lomba desa yang diselenggarakan setiap tahun," ujar Aulia, sapaan akrabnya.

Baca Juga: Kemenkumham NTB-Pemkab Dompu Rapat Matangkan Harmonisasi Raperkada Alokasi Dana Desa Kabupaten Dompu

Paralegal Justice Award adalah ajang penghargaan untuk mendorong keterampilan dan menambah khasanah wawasan bagi kepala desa/lurah sebagai juru damai di wilayahnya.

Di mana meraka akan diberikan materi pelatihan dari narasumber Kemenkumham dan Mahkamah Agung selama 3 hari secara intensif.