NAWACITAPOST.COM – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Riau Sosialisasi Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan Tema "Dampak Over Kredit Pendaftaran Perjanjian Jaminan Fidusia dan Kewajiban Penghapusan Jaminan Fidusia"
Dalam kegiatan sosialisasi AHU tersebut dirangkaikan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama kemitraan kerja Kemenkumham Riau, Selasa (20/02/2024).
Sosialisasi AHU dan MoU bersama ini bertempat di Ballroom Hotel Royal Asnof Pekanbaru, resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, Budi Argap Situngkir.
Baca Juga :.tindaklanjuti-pelanggaran-ham-
Acara diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan berbagai mitra kerja Kemenkumham antara lain; Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru, Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu,
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah Kabupaten Indragiri Hulu, Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri, Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru, Politeknik Negeri Bengkalis,
Universitas Islam Riau, Universitas Pasir Pangaraian, Universitas Rokania, Universitas Lancang Kuning, Universitas Abdurrab, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Dumai, PT. Anugrah Vata Abadi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, serta Media Antara Riau dan Tribun Riau.
Baca Juga : jajaran-kanwil-
Dalam sambutannya Kakanwil Budi Argap Situngkir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh mitra kerja dan berharap dapat menjalin kolaborasi yang baik dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
Lanjutnya, bahwa pelaksanaan sosialisasi Administrasi Hukum terkait Fidusia sangat penting sebab jaminan fidusia merupakan salah satu instrumen dalam dunia bisnis yang digunakan sebagai alat untuk memberikan jaminan atas suatu kredit atau pinjaman.
"Fidusia merupakan proses pengalihan hak kepemilikan suatu benda. Dimana meski hak kepemilikan sudah dialihkan kepada orang lain. Namun sebenarnya benda tersebut masih menjadi milik pemberi wewenang," ungkapnya.
Baca juga : kakanwil-
Dengan lugas Kakanwil Kemenkumham Riau mengungkapkan permasalahan yang seringkali dihadapi terkait jaminan fidusia, khususnya terkait dengan over kredit.
"Kurangnya pemahaman debitur dan kreditur, lambatnya proses penghapusan jaminan fidusia, dan upaya penyelesaian permasalahan fidusia," ujarnya.
Dia menjelaskan betapa pentingnya bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka terkait dengan jaminan fidusia agar dapat menghindari masalah yang lebih besar di kemudian hari.
"Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang baik tentang jaminan fidusia demi menghindari risiko-risiko yang mungkin timbul di kemudian hari," tutur Budi Argap Situngkir mengakhiri sambutannya.
Dalam acara juga dilaksanakan sesi diskusi dan tanya jawab yang sangat interaktif, dipandu oleh moderator dan tiga orang narasumber antara lain; Rudi Pardede dari Polresta Kota Pekanbaru, Admiral dari Universitas Riau dan Tito Utoyi dari Universitas Islam Riau.
Sumber Kemenkumham Riau