NAWACITApost.com – Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Kemenkumham Pabar, Piet Bukorsyom didampingi oleh Kasubag Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara, Andriani G. Balanehu hadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Sertifikasi BMN berupa Tanah Tahun 2023 lingkup Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya yang di selenggarakan oleh Kementerian Keuangan.

Kegiatan yang berlokasi di Aula Raja Ampat Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua GKN Sorong, ini diawali dengan Sambutan  dan pengarahan dari Kepala Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku kemudian  dilanjutkan oleh Kepala Kanwil Kementerian ATR/BPN Propinsi Papua Barat, Apresiasi dan Serah Sertipikat Hasil Program Sertifikat BMN berupa Tanah Tahun 2023 yang diserahkan oleh DJKN, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN dan Kepala Kantor KPKNL kepada Instansi Kementerian/Lembaga yang sudah terbit sertifikatnya.

Dilanjutkan dengan Pemaparan Monev realisasi Program Sertifikasi BMN Berupa Tanah Tahun 2023, yang mana Tim pada Kanwil melakukan diskusi dengan Badan Pertanahan pada setiap Kabupaten yang terdapat permasalahan pada Tanah Satker antara lain:

- Luas Tanah yang di hibahkan oleh Pemerintah Provinsi  Papua Barat kepada Kemenkumham yang saat ini telah di gunakan oleh Satker LPP Manokwari  dan LPKA Manokwari dengan BPN Manokwari

- Tanah Kanwil yang berlokasi di Raja Ampat

- Tanah Hibah dari Pemda Kaimana kepada Lapas Kaimna

- Tanah Lapas Manokwari yang saat ini menjadi sengketa yaitu Tanah Rumah Negara bangunan yang beralamat di Sowi dan Reremi

- Tanah yang di hibahkan oleh Pemerintah daerah Sorong Selatan kepada Lapas Teminabuan yang sampai saat ini dokumen hibahnya belum ada

Pada Hari Kedua Kepala Divisi Administrasi bersama Kasubag keuangan dan BMN mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teminabuan sekaligus memberikan Penguatan dan  arahan kepada Lapas Teminabuan terkait Penatausahaan BMN dan tindak lanjut Temuan Itjen yang sampai saat ini belum melakukan penyetoran ke kas negara.

Mengakhiri Kunjungan pada hari kedua selanjutnya Tim Melakukan Koordinasi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan pada Kantor BPKAD terkait Dokumen Administrasi Hibah Berupa Tanah yang telah dihibhkan ke Lapas Teminabuan serta melakukan konfirmasi terkait Luas Tanah tersebut yang berbeda dan terdiri dari dua buku Tanah.