Netralitas Aparat di Pilkada Sulut Jadi Sorotan, Kapolda Diminta Bertindak Tegas

NAWACITAPOST.COM - Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024, situasi di Sulawesi Utara tengah memanas akibat dugaan intimidasi serta ketidaknetralan aparat kepolisian.

Dugaan ini melibatkan oknum Polri dan TNI yang diduga berpihak pada salah satu pasangan calon gubernur, yaitu pasangan dengan nomor urut 1, Yulius Silvanus Lumba Komaling (YSLK).

Tim Pembela Demokrasi Indonesia di Sulawesi Utara melayangkan laporan dan pengaduan resmi terkait situasi ini. Dalam pernyataan tertulisnya, Novie N. Kolinug, SH, yang mewakili Tim Pembela Demokrasi Indonesia, menyampaikan bahwa sejumlah oknum di jajaran Polda Sulawesi Utara, Polres, hingga Polsek diduga melakukan intimidasi terhadap masyarakat dan pejabat daerah.

“Kami menerima laporan dari masyarakat terkait intimidasi yang dilakukan sejumlah oknum Polri. Ada puluhan pejabat daerah yang dipanggil dengan dalih penyalahgunaan anggaran, yang kami curigai sebagai upaya untuk mempengaruhi dukungan mereka dalam Pilkada,” ujar Kolinug.

Lebih lanjut, Kolinug juga memaparkan bahwa beberapa tokoh agama, termasuk Ketua Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Pdt. Hein Arina, turut dipanggil untuk diperiksa.

Baca Juga: Di Depan Komisi II DPR RI, Pj Gubernur Al Muktabar Tegaskan Provinsi Banten Siap Sukseskan Pilkada Serentak 2024

Pemanggilan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan tokoh agama dan masyarakat yang merasa bahwa tindakan tersebut bermuatan politis.

“Sejumlah pendeta turut diperiksa menjelang hari pemilihan. Tindakan ini sangat mencemaskan dan berpotensi memicu ketidaknyamanan di kalangan umat,” ungkap Kolinug.

Tidak hanya tokoh agama, warga juga melaporkan adanya intimidasi langsung dari oknum anggota kepolisian di wilayah pedesaan. Sejumlah anggota Polri diduga melakukan pendekatan terbuka di desa-desa untuk mendorong masyarakat mendukung calon tertentu.

“Beberapa oknum Polri diduga melakukan mobilisasi dari desa ke desa, mengarahkan masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon gubernur,” tambah Kolinug.

Selain itu, muncul pula laporan tentang dugaan keterlibatan oknum TNI dalam sektor pertambangan emas ilegal di Sulawesi Utara. Menurut laporan Tim Pembela Demokrasi Indonesia, beberapa oknum TNI turut berpartisipasi dalam kegiatan tambang rakyat yang tak berizin, dan diduga menggunakan intimidasi untuk mempengaruhi dukungan pemilih.

“Di lapangan, kami temukan aparat keamanan terlibat di wilayah pertambangan tanpa izin, memaksa para penambang dan pengusaha tambang untuk mendukung calon nomor urut 1,” jelas Kolinug.

Kapolda Sulut Didesak Bertindak Netral

Kolinug menegaskan bahwa tindakan para oknum ini dianggap mencoreng integritas Polri serta membangkang instruksi dari Kapolri dan Presiden Prabowo Subianto yang telah mengimbau agar aparat keamanan bersikap netral dalam Pilkada.