Bertekad Raih WBBM di Tahun Ini, Kemenkumham Jabar Penuh Semangat Ikuti Desk Evaluation dengan TPN dari MenpanRB

Masjuno menjelaskan bahwa proses ini melibatkan berbagai tahapan, termasuk timeline yang jelas untuk mencapai target WBBM. Dampak yang dihasilkan adalah peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Selain itu, Tim Penilai Nasional juga menanyakan terkait penanganan pengaduan yang dilayangkan oleh masyarakat. Masjuno mengungkapkan bahwa pengaduan paling banyak berkaitan dengan pelayanan publik, dan pihaknya telah mengembangkan sistem pengaduan berbasis digital yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memudahkan proses penanganan.

Baca Juga: Perkuat Sinergi, Kakanwil Kemenkumham Jabar Hadiri Rakor Timpora Depok untuk Pemantapan Pengawasan Orang Asing

Beberapa pertanyaan juga menyoroti perkembangan inovasi digital seperti Si Pelet yang kini telah berkembang menjadi Kabayan Pasti. Masjuno menjelaskan bahwa inovasi-inovasi tersebut dikembangkan untuk memberikan kemudahan akses terhadap layanan, sehingga pengguna layanan dapat mengakses informasi dengan lebih cepat dan akurat.

Sesi tanya jawab juga membahas standar operasional prosedur (SOP) pelayanan di Kanwil Jabar, termasuk SOP Kabayan Pasti yang telah dioptimalkan untuk mempercepat proses pelayanan.

Masjuno menyampaikan bahwa SOP tersebut dirancang agar lebih efisien, dengan adanya panduan manual yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui progres layanan yang sedang mereka ajukan.

"Kami terus memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan sesuai dengan standar dan mudah diakses oleh masyarakat, termasuk adanya SK kompensasi untuk layanan yang tidak terpenuhi sesuai komitmen," ungkapnya.

Dalam sesi tersebut, juga dibahas posisi Kanwil Jabar dalam peringkat nasional terkait Zona Integritas. Masjuno menyebutkan bahwa Kanwil Kemenkumham Jabar terus berusaha menjadi yang terbaik dengan fokus pada indikator-indikator penilaian yang telah ditetapkan.

Salah satu program unggulan yang turut dipaparkan adalah Penyuluhan Hukum Goes to Prison, sebagai upaya preventif dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Program ini juga diiringi dengan kegiatan Desa Sadar Hukum, yang kini telah menjangkau sejumlah desa dan sekolah di Jawa Barat.