CIREBON, NAWACITAPOST.COM – Kanwil Kemenkumham Jabar hari ini, Selasa, (24/05/22) dalam hal ini melalui Kadivpas Kemenkumham Jabar, M. Hilal, melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait Intelijen Pemasyarakatan bersama dengan United States Department of Justice, International Criminal Investigative Training Assistance Program (USDOJ/ICITAP) dan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama dari Direktorat Jenderal Pemasyaraktan beserta Tim. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Ditjen Pas (Dit Kamtib) yang bekerjasama dengan ICITAP & CDS.
-
Dalam Sambutannya sebagai pengantar Kegiatan FGD ini Kadivpas Hilal menyampaikan, “Penyusunan Regulasi Intelijen Pemasyarakatan ini merupakan hal yang baru. Sementara itu, pihak penyelenggara kegiatan ini yaitu Ditjen Pas (Dit Kamtib) yang bekerjasama dengan ICITAP & CDS, semoga kegiatan ini menjadi bekal bagi jajaran Pemasyarakatan untuk memperkuat jajaran pengamanan. Kegiatan-kegiatan Intelijen ini memanang belum nampak pada UPT, dan semoga dengan kegiatan ini menjadi terterus berlanjut dan terpolakan karena sebuah organisasi akan berjalan ketika Sumber Daya Manusianya unggul melalui banyak Edukasi.” Ungkapnya.
-
FGD terkait Peremenkumham Intelijen Pemasyarakatan ini diawali adanya permasalahan seperti tidak terhubungnya para pejabat intelijen di Direktorat Jenderal dengan para pelaksana di Kanwil dan UPT Pemasyarakatan, serta prakteknya yang dirasa masih terbatas dan sporadis. Melalui FGD ini lah nantinya diharapkan terbentuk Kerangka Pemikiran dan Pengaturan kelembagaan, kewenangan, dan sumber daya terkait dengan kebijakan Intelijen Pemasyarakatan ini.
Dengan hadirnya Pihak dari Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis, dan ICITAP diharapkan dapat menghasilkan Kebijakan yang paling sesuai dan akurat dalam penerapan Intelijen Pemasyarakatan melalui Usulan-usulan yang datang dari Tim Kelompok Kerja dan ICITAP ini.
