BANDUNG, NAWACITAPOST.COM - Pariwisata di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan negara serta masyarakat pada umumnya, selain itu Pariwisata juga memperluas kesempatan serta lapangan kerja, mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri sampingan lainnya, memperkenalkan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia serta meningkatkan persaudaraan atau persahabatan nasional dan internasional. Indonesia dikenal dunia sebagai satu-satunya negara negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Hal ini membuat Indonesia kaya akan keragaman hayati, budaya dan tradisi.
Kaitannya dengan masyarakat, bahwa pariwisata merupakan salah satu sarana dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, dengan kata lain sebagian masyarakat menggantungkan hidup mereka dari pariwisata. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban menjamin hajat hidup orang banyak, untuk itu diperlukan aturan yang jelas dimana didalam aturan tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban pelaku pariwisata baik pengusaha sebagai penyedia lapangan kerja maupun pekerja itu sendiri. Selain itu, Pemerintah berkewajiban menjaga dan melindungi ketahanan pelaku usaha mikro dan kecil serta menjadi jembatan bagi masyarakat dalam rangka transformasi sosial.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar Sudjonggo, pagi ini (Rabu, 20/04/2022) mengikuti Diskusi Daring OPini (Obrolan Peneliti) yang diselenggarakan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dilaksanakan secara hybrid (onsite dan virtual) dengan mengambil tema ‘Desain Pengaturan Omnibus Law Cipta Kerja, Transformasi Sosial, dan Ketahanan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada Institusi Pariwisata di Danau Toba, Labuan Bajo dan Mandalika’.
-
Dalam laporannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut Imam Suyudi menyampaikan harapannya agar kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti Balitbang Kemenkumham mampu menjawab persoalan struktural yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di industri pariwisata. Imam juga mengapresiasi kehadiran para hadirin kegiatan yang mencapai 1.000 orang dalam kegiatan sosialisasi ini .
Kepala Balitbang Hukum dan HAM R.I, Sri Puguh Budi Utami dalam sambutannya menyampaikan kegiatan OPini kali ini memiliki topik yang aktual terkait Omnibus Law dan kendala – kendala yang perlu dibahas, mengingat Undang – Undang ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi berbasis kewirausahaan termasuk bagi UMKM.
OPini kali ini dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksyah dengan menghadirkan Narasumber Guru Besar Universitas Sumatera Utara Robert Sibarani, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Zumry Suthony dan Peneliti Muda Balitbang Hukum dan HAM Tony Yuri Rahmanto.
-
Dalam kegiatan diskusi daring kali ini dibahas mengenai potensi – potensi yang dapat dikembangkan sebagai UMKM di wilayah Danau Toba, mulai dari produk pertanian, produk kuliner, produk seni-budaya, hingga jasa penginapan. Dalam hal ini UU Cipta kerja ditujukan untuk memberi kemudahan kepada UMKM dalam mewujudkan peluang usaha serta memberi perlindungan hukum kepada UMKM.
Adapun masalah yang perlu diselesaikan terkait UU Cipta Kerja ini adalah masih adanya gap dengan pengaturan lainnya sehingga berpotensi menimbulkan overlapping dalam pengaturan. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja no 11 tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan kemudahan berusaha, perlindungan hukum, dan pemberdayaan UMKM di daerah terutama pada tempat – tempat wisata yang akan digadangkan sebagai 'The 10 New Bali'.
