Staf Ahli Menkumham: Upaya Meraih Predikat WBK/WBBM Bukan Sekadar Kontestasi

NAWACITAPOST.COM - Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenkumham RI Asep Kurnia menyampaikan, upaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) bukan sekadar kontestasi belaka. Maknai upaya meraih WBK dan WBBM sebagai bentuk pengabdian kepada negeri.

"Pimpinan sebagai role model harus selalu terlibat. Dukungan seluruh jajaran juga sangat penting," kata Asep Kurnia saat memberikan penguatan reformasi birokrasi kepada jajaran pegawai Kanwil Kemenkumham NTB di aula kantor setempat, Senin (4/3). Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham NTB.

Asep Kurnia menuturkan, membangun Zona Integritas tidak mudah, memerlukan keikhlasan dan kerja keras dari seluruh pimpinan dan pegawai.

Baca Juga: Dorong Implementasi HAM di Sektor Bisnis, Kanwil Kemenkumham NTB Sambangi Pemprov NTB

"Penuhi seluruh data dukung. Ciptakan inovasi yang memudahkan masyarakat dan berdampak. Hindari praktik-praktik negatif birokrasi. Jika hal-hal ini sudah diterapkan, peluang untuk meraih predikat WBK/WBBM akan semakin mudah diperoleh," kata Asep Kurnia.

Asep Kurnia meminta respons yang cepat terhadap pengaduan masyarakat. Satker juga diminta memantau secara berkelanjutan aplikasi survei kepuasan pelanggan sebagai feedback untuk perbaikan kualitas pelayanan publik.

Terpisah, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan terus mendorong jajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Baca Juga: Dukung Pertumbuhan Ekonomi Kreatif, Kemenkumham NTB Serahkan Sertifikat Hak Cipta

Dengan pelayanan publik yang optimal, akan memudahkan Kanwil Kemenkumham NTB meraih predikat WBBM.

"Penuhi seluruh data dukung dan syarat administrasi untuk meraih predikat WBBM. Saya yakin kerja keras diiringi doa akan memperoleh hasil maksimal," ujar Parlindungan

Menkumham Yasonna H Laoly dalam sejumlah kesempatan mendorong seluruh jajaran melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat sehingga memenuhi persyaratan saat penilaian akhir oleh Tim Penilaian Nasional.