Kemenkumham Babel Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI

NAWACITAPOST.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkumham Babel) mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 secara virtual dari Ruang Rapat Kantor Wilayah, Rabu (24/01/2023).

Membuka kegiatan, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Prof. Yasonna H. Laoly menyampaikan, Pemeriksaan BPK RI memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang baik, efisien, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagai bagian dari upaya bersama untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan bertanggung jawab, Menkumham minta seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk menjalin komunikasi yang baik dengan BPK RI selaku pemeriksa dalam mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses pemeriksaan.

Baca Juga: Kakanwil Kemenkumham Babel Pimpin Upacara Tabur Bunga Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-74

Menkumham Yasonna juga mennyampaikan agar jajaran dapat memberikan akses data dan dokumen seluas-luasnya kepada tim pemeriksa, sehingga pemeriksaan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien, serta mencapai hasil yang akurat dan bermanfaat.

Dikatakan Yasonna, Kementerian Hukum dan HAM selalu berupaya menjadikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK RI sebagai sarana evaluasi eksternal bagi perbaikan dan peningkatan kinerja, layanan, serta pengelolaan keuangan dan barang milik negara (BMN).

“Kami berkomitmen penuh dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan BPK RI. Berdasarkan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI sampai dengan Semester II Tahun 2023, persentase tindak lanjut yang telah sesuai rekomendasi adalah sebesar 90,31 persen atau 2.098 rekomendasi dari 2.323 rekomendasi,” kata Yasonna.

Baca Juga: Jajaran Imigrasi Kemenkumham Babel Sumbangkan 30 Kantong Darah ke PMI dalam Menyambut Hari Bhakti ke-74

Yasonna minta jajarannnya untuk menunjukkan bahwa anggaran yang diamanatkan kepada Kementerian Hukum dan HAM mampu memberikan manfaat dan dampak yang besar bagi masyarakat.

Ia menekankan pentingnya penguatan sinergi dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 dan pengelolaan keuangan Tahun 2024 yang semakin akuntabel.

Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan RI, selaku Pimpinan Pemeriksa Keuangan, Nyoman Adhi Suryadnyana, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum dan HAM yang telah menunjukkan komitmen untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara dengan penuh tanggung jawab, akuntabel dan transparan.

Baca Juga: Kemenkumham Babel Gandeng 8 OBH untuk Beri Bantuan Hukum

Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan yaitu untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Dengan kriteria pemberian opini, kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Dikatakan Nyoman, pemeriksaan difokuskan pada aspek-aspek yang berisiko terkait akun/ satuan kerja, agar diperoleh keyakinan yang memadai mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan ( LK) dalam penentuan OPINI. Hal tersebut seperti, Implementasi SAKTI, Kas, Persediaan, Aset Tetap, Aset Lainnya, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), serta Belanja Barang dan Modal.