PADANGSIDIMPUAN — Kabut tebal dan aroma teka-teki masih menyelimuti nasib dana bantuan Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp4 miliar yang dialokasikan khusus bagi korban banjir bandang November 2025 di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Di tengah ketidakpastian nasib ribuan pengungsi, sebuah dinamika mencengangkan justru meletup di muka umum: Saut MT Harahap, sosok yang sebelumnya lantang membela pemerintah daerah dan mengklaim aliran dana tersebut, secara mengejutkan berbalik arah 180 derajat memimpin barisan demonstran.
Angka fantastis itu pertama kali mencuat secara terbuka melalui pernyataan Saut MT Harahap dalam tayangan Podcast Bincang Tonang, yang turut disebarluaskan via akun Facebook @Baun Aritonang. Kala itu, dengan nada sarat keyakinan, Saut menepis nada sumbang publik dengan membeberkan bahwa dana instruksi presiden tersebut telah terdistribusi secara rinci ke dalam pos anggaran empat instansi teknis.
"Saut menyebut dengan yakin bahwa dana tersebut telah diposkan ke empat instansi yakni Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Kesehatan," demikian narasi yang beredar pesat di tengah masyarakat.
Dalam penuturannya yang disebarkan lewat akun Facebook @Baun Aritonang, Saut MT Harahap menyampaikan secara rinci bahwa Bantuan Presiden Prabowo sebesar Rp4 Miliar sudah diposkan anggarannya ke Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas PU, dan Dinas Kesehatan.
Namun, skenario ideal yang ditiupkan Saut berbanding terbalik dengan kenyataan pahit di lapangan. Hingga detik ini, ribuan korban bencana mengaku belum pernah menyaksikan maupun menerima sepeser pun realisasi wujud bantuan tunai ataupun program pemulihan yang dijanjikan.
Plot Twist di Depan Balai Kota dan DPRD
Kejanggalan mencapai puncaknya pada Senin (10/8/2026). Pemandangan dramatis tersaji di depan Kantor Wali Kota dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padangsidimpuan. Saut MT Harahap yang dulu tampil bagai benteng pertahanan Pemko Padangsidimpuan, justru berdiri tegak di atas panggung orasi sebagai orator utama aksi unjuk rasa.
Ia memimpin gelombang massa menuntut transparansi total atas alokasi anggaran yang pernah ia agung-agungkan sendiri. Dalam orasinya, Saut mempertanyakan kinerja anggota DPRD yang menjaga, yang mewakili warga, serta mengecam keputusan para wakil rakyat yang menggelar rapat paripurna di luar wilayah Kota Padangsidimpuan di saat warga dilanda krisis.
Aksi balik badan yang teramat drastis ini langsung memicu rentetan spekulasi dan pertanyaan kritis dari publik:
- Jika dulu Saut begitu meyakinkan menyebut dana telah diposkan ke empat dinas, mengapa kini ia justru meragukan dan menuntut kerja DPRD serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait?
- Apakah di balik panggung Podcast tersebut, Saut menemukan fakta lapangan yang mengerikan bahwa dana miliaran rupiah itu sama sekali tidak menyentuh tangan korban?
- Atau, adakah komitmen bawah tangan yang tidak ditepati hingga memicu kekecewaan pribadi dan memicu balik arah politik?
- Apakah statemen awalnya hanyalah narasi kosong belaka, ataukah ia baru menyadari bahwa angka Rp4 miliar tersebut disinyalir cuma rekayasa di atas kertas?
Tudingan Kepentingan Proyek dan Tabir Identitas
Tabir di balik sosok Saut MT Harahap kian terkuak seiring munculnya kesaksian dari seorang tokoh masyarakat setempat berinisial L Hsb. Ia mengungkapkan identitas latar belakang Saut yang ditengarai menjadi pemicu utama dinamika perubahan sikap tersebut.
L Hsb. membeberkan bahwa Saut MT Harahap sebenarnya bukan sosok tokoh masyarakat murni, melainkan seorang pemborong atau kontraktor. Penuturan ini menguatkan dugaan bahwa aksi pembelaan Saut di masa lalu tak lepas dari muatan kepentingan bisnis, alokasi proyek infrastruktur pemulihan, atau kerja sama anggaran bencana.
Aksi membelotnya Saut ke panggung demonstrasi disinyalir pecah akibat adanya hambatan bisnis—mulai dari proyek yang batal didapat, penundaan pencairan pembayaran, hingga janji-janji kompromi yang dikhianati.
"Jika benar demikian, maka perubahan sikap Saut MT Harahap kemungkinan besar bukan murni karena kepedulian terhadap rakyat, melainkan karena kekecewaan pribadi. Namun terlepas dari apa yang mendorongnya berbicara hari ini, satu hal yang tetap benar, Rakyat Padangsidimpuan berhak mengetahui ke mana perginya Rp4 Miliar uang bantuan Presiden itu," ucap L Hsb.
Realita Lapangan: Menguap di Antara Telur dan Kacang Hijau
Secara administratif, dana instruksi Presiden Prabowo bernilai Rp4 miliar tersebut memang merupakan alokasi resmi bagi setiap daerah terdampak bencana di kawasan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna menanggulangi kebutuhan darurat pengungsi, khususnya kelompok rentan seperti bayi dan perempuan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dana tersebut dikonfirmasi telah mengendap di rekening kas daerah Pemko Padangsidimpuan sejak akhir tahun 2025.
Namun, pertanggungjawaban di lapangan dinilai nol besar. Hingga pertengahan Agustus 2026, Pemko Padangsidimpuan belum pernah merilis:
- Break down dan rincian alokasi per instansi (pembagian porsi untuk Dinsos, Dinas Pendidikan, Dinas PU, serta Dinas Kesehatan).
- Data transparan penerima manfaat, besaran nominal, tanggal penyaluran, beserta bukti resi tanda terima yang sah.
- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran bencana secara terbuka kepada publik.
- Bukti fisik pembangunan fisik di lapangan—seperti rekonstruksi rumah rusak, penyaluran logistik utama, maupun program pemulihan ekonomi warga.
Ironisnya, fakta sosial yang tersaji di area pengungsian sangat kontras. Bantuan yang diterima warga hanyalah porsi minim berupa pembagian telur dan kacang hijau, yang nilainya amat jauh dari alokasi anggaran bernilai miliaran rupiah. Sisa alokasi raksasa tersebut kini dipertanyakan keberadaannya.
5 Tuntutan Krusial dan Peringatan Keras Warga
Menanggapi carut-marut transparansi dan dugaan rekayasa laporan ini, masyarakat Padangsidimpuan melayangkan lima pertanyaan mendasar yang wajib dijawab oleh Pemko dan dinas terkait:
- Ke mana secara pasti mengalir dana Rp4 Miliar bantuan Presiden Prabowo? Tunjukkan bukti cairnya, bukti penyalurannya, bukti diterimanya oleh warga!
- Mengapa Saut MT Harahap dulu menyebut dana sudah teralokasi, namun kini justru menuntut kejelasannya? Apa yang sebenarnya ia ketahui namun belum sempat disampaikan secara lengkap?
- Apakah empat dinas yang disebut mulai dari Dinas Sosial, Pendidikan, PU, dan Kesehatan benar-benar menerima bagian dari dana tersebut? Jika ya, tunjukkan laporan penggunaannya masing-masing!
- Mengapa hingga hari ini, korban bencana belum menerima bantuan yang layak dari dana tersebut? Apakah ada penyalahgunaan, penundaan, atau rekayasa laporan?
- Siapa yang bertanggung jawab atas aliran dana ini? Jika Saut MT Harahap mengetahui rinciannya, mengapa tidak sejak awal dibuka secara transparan kepada rakyat?
Masyarakat juga melayangkan peringatan menohok kepada seluruh elite politik, pejabat pembuat komitmen, serta kepada Saut MT Harahap sendiri agar tidak menjadikan penderitaan korban bencana sebagai komoditas tawar-menawar.
"Jika Anda kini menyuarakan kebenaran, maka kami dukung. Namun jika dulu Anda membela karena kepentingan, dan kini Anda menuntut karena kecewa, maka katakanlah secara jujur! Rakyat tidak butuh sandiwara. Rakyat hanya butuh satu hal: Ke mana perginya Rp4 Miliar uang bantuan kami? Buka semua data, tunjukkan semua bukti, dan biarkan rakyat yang menilai sendiri!" tegas perwakilan warga.
"Dana itu bukan milik kontraktor, bukan milik pejabat, bukan milik siapa pun yang berkuasa. Dana itu milik korban bencana yang kehilangan rumah dan mata pencaharian. Jangan biarkan uang itu hilang tanpa jejak sementara rakyat masih menahan lapar dan menunggu di tenda!"(Lesmanan.H)