Lima Tuntutan Rakyat: Desak Presiden dan Aparat Hukum Turun Tangan
Menyusul terkuaknya fakta bahwa dana bantuan bersumber langsung dari Presiden dan Gubernur telah dikorupsi secara struktural, aliansi masyarakat sipil, aktivis, dan seluruh korban bencana melayangkan manifesto lima tuntutan mutlak yang tidak dapat dinegosiasikan:
Baca Juga: Predator di Ruang Kepala Sekolah – Nestapa Dunia Pendidikan Tapanuli Selatan
-
HENTIKAN SEGERA PROYEK HUNTAP: Boikot seluruh pembangunan fisik Hunian Tetap di Huta Koje. Jangan biarkan anggaran ratusan miliar berikutnya dicairkan dan dirampok menggunakan basis data palsu 1.133 KK yang sama.
-
AUDIT DAN PANGGIL KEMENSETNEG & PEMPROV SUMUT: Desak Kementerian Sekretariat Negara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membuka dokumen sirkulasi keuangan dan melacak secara digital kemana aliran dana bantuan Presiden dan Gubernur mendarat.
-
TANGKAP DAN PERIKSA PJ WALI KOTA LETNAN DALIMUNTHE: Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung segera memeriksa Wali Kota sebagai pemegang otoritas tertinggi yang mengesahkan data fiktif dan menandatangani LPJ fiktif.
-
DESAK BPK CABUT OPINI WTP: Meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membatalkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Pemko Padangsidimpuan, yang dinilai warga sebagai "stempel legalitas kebohongan" atas anggaran yang nyatanya dijarah.
-
KEMBALIKAN UANG RAKYAT SECARA TUNAI: Warga menolak narasi janji manis rumah baru di masa depan. Mereka menuntut hak ganti rugi perabotan, uang pemulihan ekonomi, dan dana Jadup yang telah dicairkan negara untuk segera diserahkan ke tangan mereka sekarang juga.
"Pak Presiden... Pak Gubernur... uang bantuan yang Bapak kirimkan untuk menyelamatkan hidup kami telah dirampok habis di sini! Nama besar Bapak berdua dicatut, anggarannya dikuras, sementara kami tetap dibiarkan menderita di atas puing-puing. Acara Huntap itu hanyalah teatrikal sandiwara untuk menipu Bapak di Jakarta dan Medan. Tolong turunkan tim investigasi khusus, lihat kami yang masih tidur beralaskan tanah. Uang Bapak hilang, Pak... Hilang di dalam dompet pejabat Padangsidimpuan!"
Media nawacitapost.com merilis seluruh bukti dokumentasi, rekaman suara, dan manifes data ini sebagai catatan sejarah kelam kemanusiaan. Di Padangsidimpuan hari ini, ada dua realitas yang berjalan beriringan: realitas fiktif yang indah di atas kertas laporan pejabat, dan realitas berdarah-darah di atas tanah tempat rakyat jelata bertahan hidup.
Lensa jurnalisme tidak akan berkedip. Kasus ini akan terus dikawal secara spartan hingga sen terakhir uang Presiden, uang Gubernur, dan uang rakyat dikembalikan ke pemilik sahnya, dan hingga setiap koruptor bencana ini diseret ke sel tahanan dengan hukuman seberat-beratnya.(Lesmanan.H)