Jerit Hati Warga: "Hanya Pohon Karet yang Berdiri Tegak"
Namun, apa yang dialami warga Padangsidimpuan jauh dari angka-angka fantastis di atas. Ironi terjadi ketika masyarakat hanya mengaku menerima uang sebesar Rp1.800.000 ditambah bantuan beras.
Baca Juga: Bogor Membara: PWRI Gedor Hiswana Migas, Cium Aroma Busuk Permainan Harga LPG!
Seorang warga yang kehilangan tempat tinggal mengungkapkan kekecewaannya dengan nada bergetar saat diwawancarai awak media.
"Kami yang rumahnya hancur, tanahnya hilang, hanya dapat satu juta delapan ratus dan beras. Kami tidak tahu ada bantuan lain. Janjinya akan dibangunkan rumah (Huntap), tapi sampai sekarang yang kami lihat di lokasi hanya pohon-pohon karet yang berdiri tegak. Rumahnya tidak ada!" ungkapnya.
Rencana pembangunan 1.133 unit Hunian Tetap (Huntap) yang dijanjikan pemerintah daerah hingga kini masih menjadi "proyek hantu". Tidak ada aktivitas konstruksi yang berarti, sementara masyarakat dipaksa bertahan di tengah ketidakpastian cuaca dan kebutuhan ekonomi yang menghimpit menjelang bulan suci.
Menuntut Transparansi: Ke Mana Larinya Uang Rakyat?
Situasi ini memicu gelombang tuntutan transparansi yang masif. Alasan klasik mengenai "proses pendataan" atau "menunggu cair dari pusat" dianggap sudah basi dan tidak relevan lagi, mengingat wilayah tetangga sudah lebih dulu mengeksekusi penyaluran.
Baca Juga: Pemerintah Pangkas Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Kini Ojol Punya Standar THR!
Rakyat kini bertanya dengan lantang:
- Mengapa terjadi pemangkasan informasi mengenai jumlah bantuan yang seharusnya diterima warga?
- Di mana keberadaan Dana Bantuan Presiden, Dana BTT, dan Dana Rehabilitasi dari Pusat yang seharusnya sudah cair?
- Mengapa progres pembangunan 1.133 unit Huntap masih nol besar di lapangan?
Negara sudah mengalokasikan triliunan rupiah untuk memulihkan martabat korban bencana. Jika di tingkat lokal terjadi penyumbatan, maka penegak hukum dan instansi pengawas (Inspektorat hingga BPK) harus segera turun tangan. Jangan biarkan keringat dan air mata rakyat menjadi komoditas di tengah bencana.
Publik menunggu jawaban jujur dari Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Sebelum Ramadan tiba, hak rakyat harus dituntaskan secara utuh—tanpa potongan, tanpa alasan.(Lesmanan.H)