Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, juga mengakui tingginya minat masyarakat terhadap Suroboyo Bus dan Feeder Wira Wiri.
"Sangat tinggi untuk penggunaan transportasi publik," kata Eri, Kamis (29/10/2026).
Namun, ia mengingatkan bahwa tingginya jumlah penumpang tidak otomatis mencerminkan pemerataan pelayanan. Sebab, tingkat keterisian penumpang di masing-masing rute masih berbeda.
"Ini kan terbukti pada faktor penumpang yang sangat tinggi, meskipun tidak merata ke semua rute, tapi sangat tinggi," paparnya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menilai persoalan utama pengembangan transportasi publik saat ini terletak pada ketersediaan armada yang membutuhkan dukungan anggaran memadai.
"Tantangan kita sebenarnya pada ketersediaan unitnya, karena soal anggaran," tegas Eri.
Sudah Ada 187 Armada, Mengapa Perluasan Layanan Masih Lambat?
Data terbaru Dishub Surabaya yang disampaikan pada Oktober 2026 mencatat, sebelum penambahan mikrobus terbaru, armada transportasi umum terdiri atas 107 unit feeder dan 80 unit bus.
Rinciannya, armada feeder terdiri dari 89 unit Gran Max dan 18 unit HiAce. Sementara armada bus meliputi 26 unit Suroboyo Bus, 23 bus medium, 17 Trans Semanggi Suroboyo, 12 bus listrik, serta dua bus tingkat.
Bahkan, sejak 26 Oktober 2026, Pemkot Surabaya mulai mengoperasikan 18 mikrobus baru untuk rute Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ)-Lakarsantri, dengan satu unit tambahan sebagai cadangan.
Kapasitas kendaraan yang sebelumnya hanya sekitar 10 penumpang kini meningkat menjadi maksimal 24 penumpang, terdiri atas 19 penumpang duduk dan lima berdiri.
Langkah tersebut patut diapresiasi. Namun, penggantian kendaraan pada rute yang sudah beroperasi belum otomatis menjawab kebutuhan pembukaan jaringan transportasi baru di wilayah yang belum terjangkau.
Dishub sendiri masih mencantumkan rencana pengembangan 11 rute angkutan utama dan 30 rute feeder. Pengembangan akan dilakukan melalui optimalisasi armada, termasuk skema Buy The Service (BTS) untuk rute dengan tingkat keterisian tinggi.
Artinya, pekerjaan rumah pemerintah kota bukan sekadar menambah kendaraan, melainkan memastikan jaringan transportasi publik benar-benar menjangkau kawasan permukiman dan terintegrasi dengan koridor utama.
Anggaran Naik, Publik Berhak Menagih Hasil
Kenaikan porsi anggaran Dishub menjadi 2,37 persen dalam APBD 2027 semestinya menjadi momentum untuk membenahi persoalan transportasi publik yang selama ini berjalan lambat.
Komisi C kini mendorong dua rute baru dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp36 miliar. Namun, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai lokasi rute, jadwal realisasi, jumlah armada, hingga target jumlah penumpang.