NAWACITAPOST.COM – Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menghadiri kegiatan presentasi dan wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik terkait inovasi Patriot Single Window (PSW) yang terintegrasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bandung.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bekasi untuk memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui transformasi digital. Inovasi PSW dikembangkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan dan informasi pemerintah melalui sistem yang terpadu.
Dalam kegiatan itu, Abdul Harris Bobihoe didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Bekasi beserta jajaran terkait. Ia memaparkan pengembangan Patriot Single Window sebagai langkah strategis untuk mengintegrasikan berbagai akses pelayanan publik ke dalam satu ekosistem digital.
Salah satu fokus pengembangan tersebut adalah integrasi portal Patriot Single Window dengan situs web PPID. Melalui langkah ini, akses terhadap informasi dan layanan publik diharapkan dapat terhubung dalam satu alur digital sehingga masyarakat tidak perlu mencari informasi melalui berbagai kanal yang terpisah.
Baca Juga: Kemendagri Minta Daerah Segera Bentuk Satgas MBG, 223 Wilayah Sudah Terbentuk
Integrasi tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik secara praktis, transparan, dan efisien. Selain itu, sistem yang saling terhubung juga diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Dalam pemaparannya, Abdul Harris Bobihoe menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang berkualitas.
“Transformasi digital harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui Patriot Single Window yang terintegrasi dengan layanan PPID, kami ingin menghadirkan akses informasi publik yang lebih mudah, sederhana, transparan, dan tidak terfragmentasi. Masyarakat harus dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui layanan yang semakin praktis dan terhubung,” ujar Abdul Harris Bobihoe.
Ia menambahkan, pengembangan layanan digital tidak boleh hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi. Lebih dari itu, inovasi yang dihadirkan harus mampu memberikan kemudahan akses informasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Bagi Pemerintah Kota Bekasi, keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan wujud akuntabilitas dan kepercayaan kepada masyarakat. Karena itu, inovasi digital harus terus dikembangkan agar pelayanan publik semakin efektif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan warga,” tambahnya.
Keikutsertaan Pemkot Bekasi dalam presentasi dan wawancara Monev tersebut juga menjadi kesempatan untuk memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Melalui evaluasi ini, pemerintah daerah diharapkan dapat terus memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan memperkuat integrasi Patriot Single Window dan situs web PPID, Pemerintah Kota Bekasi berharap dapat membangun ekosistem pelayanan publik berbasis digital yang semakin terkoordinasi. Upaya ini sejalan dengan komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan mampu memberikan kemudahan pelayanan bagi seluruh masyarakat Kota Bekasi. (DND/Dokpim Kota Bekasi)