NAWACITAPOST.COM, SURABAYA — Wajah Saiful Islami tampak menyimpan keresahan. Juru parkir (jukir) yang sehari-hari menjaga area parkir sebuah apotek di kawasan Mulyosari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, itu mengaku sedih sekaligus khawatir ketika sistem digital Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) dan pembayaran QRIS mengalami gangguan.
Bukan semata karena transaksi parkir menjadi tersendat. Bagi Saiful, gangguan sistem tersebut menimbulkan kekhawatiran yang lebih besar: jangan sampai jukir kembali menjadi pihak yang disalahkan ketika teknologi yang digunakan untuk transaksi justru mengalami masalah.
Gangguan itu dirasakannya sejak Selasa siang, 1 September 2026, dan berlangsung hingga malam hari. Perangkat digital masih mampu menampilkan barcode, tetapi transaksi pembayaran tidak dapat diselesaikan.
“Kalau untuk alat digital TJU, lewat HP digital datang terus saya melakukan transaksi bisa, Pak. Tapi siangnya itu nggak bisa. Untuk barcode memang muncul, tetapi saat pembayaran tidak bisa. Orang yang mau bayar ada keterangan gagal di HP pelanggan,” tutur Saiful saat ditemui media Nawacitapost, Selasa (1/9/2026).
Kondisi serupa terjadi pada perangkat yang berkaitan dengan Bapenda. Barcode dapat ditampilkan, tetapi ketika pelanggan mencoba melakukan pembayaran, transaksi gagal dan muncul keterangan gangguan.
“Untuk alat Bapenda mulai tadi pagi nggak bisa. Muncul barcode, tapi pelanggan mau retribusi parkir nggak bisa, ada keterangan gangguan. Sudah saya coba berkali-kali, barcode bisa muncul, tetapi uang yang dibayarkan pelanggan belum masuk ke data rekap keuangan maupun rekap retribusi parkir,” ujarnya.
Yang Ditakutkan Bukan Sekadar Sistem Error
Bagi Saiful, persoalan tersebut bukan sekadar layar perangkat yang bermasalah atau transaksi yang gagal.
Yang membuatnya semakin khawatir adalah posisi jukir yang langsung berhadapan dengan masyarakat.
Ketika seorang pengguna parkir gagal membayar melalui QRIS atau perangkat digital, orang pertama yang kemungkinan ditanya adalah jukir. Padahal, jukir tidak memiliki kendali atas sistem perbankan, jaringan pembayaran maupun server aplikasi.
Ironisnya, gangguan tersebut terjadi tidak lama setelah muncul aksi para jukir yang menyuarakan sejumlah persoalan terkait sistem parkir digital di Surabaya.
Saiful khawatir kondisi itu justru semakin memperkuat anggapan bahwa jukir sengaja tidak mendukung digitalisasi parkir.
“Dengan adanya trouble itu, apakah ada pengumuman terbuka untuk masyarakat dari pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Perhubungan atau Bapenda?” tanyanya.
Menurut Saiful, informasi resmi sangat penting agar masyarakat mengetahui bahwa apabila transaksi gagal, penyebabnya adalah gangguan sistem, bukan karena jukir menolak pembayaran digital.
“Dengan tidak adanya pengumuman, masyarakat bisa menerasikan bahwa dengan demo kemarin itu jukir membangkang. Ini yang perlu diluruskan,” katanya.