Kalau semua itu tidak tercatat dengan jelas, maka digitalisasi hanya mengubah cara membayar—bukan menyelesaikan persoalan parkir.
QRIS Salah Rekening, Pembayaran Bahkan Disebut Bisa Hilang
Persoalan lain yang disorot PJS adalah transaksi QRIS.
Menurut Izul, beberapa kali terjadi pembayaran QRIS yang justru masuk ke rekening orang lain. Bahkan, terdapat pula transaksi yang disebut tidak tercatat atau hilang.
Persoalan ini, menurut Izul, bukan semestinya dibebankan kepada jukir.
Sebab QRIS merupakan bagian dari sistem pembayaran yang disediakan dalam kebijakan digitalisasi parkir Pemkot Surabaya.
Dishub sendiri sejak awal mengampanyekan QRIS sebagai instrumen pembayaran resmi. Bahkan Dishub menyebut QRIS dimaksudkan untuk membuat pembayaran parkir lebih mudah, cepat dan aman.
Karena itu, ketika terjadi kesalahan rekening tujuan atau transaksi tidak masuk dalam pencatatan, pertanyaan publik menjadi sederhana:
Kalau sistemnya milik pemerintah, mengapa ketika sistem bermasalah jukir yang harus menyelesaikan?
Menurut PJS, ada kasus ketika konsumen telah melakukan pembayaran, tetapi transaksi tidak masuk sebagaimana mestinya.
Jika benar demikian, maka persoalannya bukan lagi sekadar “jukir nakal”.
Ini menyangkut reliabilitas sistem pembayaran.
Dan kalau sistem memang bermasalah, seharusnya ada mekanisme pengaduan dan penyelesaian yang jelas dari Dishub, bukan justru membiarkan jukir berhadapan sendiri dengan konsumen.
Digital di Depan, Masalah Manual di Belakang?
Persoalan menjadi semakin menarik ketika dibandingkan dengan klaim resmi Pemkot Surabaya.
Pada 1 September 2026, Kepala Dishub Surabaya Trio Wahyu Bowo menyatakan sistem pembayaran non-tunai dan penukaran voucher telah didukung tim IT dan transaksi disebut tercatat secara real-time.
Pemkot juga menyatakan hak jukir sebesar 40 persen dibayarkan paling lambat H+1.