Tetapi Perda Kota Pahlawan masih berada di meja pembahasan. Ironi? Tentu.
Kota Pahlawan Jangan Hanya Pandai Merawat Masa Lalu
Surabaya memang rajin merawat simbol sejarah. Ada Tugu Pahlawan. Ada Museum 10 November. Ada Jalan Pahlawan. Ada Jalan Bung Tomo. Ada Jalan Mayjen Sungkono. Ada berbagai monumen dan situs sejarah.
Tetapi kepahlawanan bukan benda mati.
Nilai kepahlawanan harus diterjemahkan menjadi keberanian membela kepentingan masyarakat. Kejuangan harus diterjemahkan menjadi etos kerja. Kebudayaan harus hidup di kampung. Gotong royong harus tumbuh tanpa komando.
Anak muda harus mengenal sejarah bukan karena diwajibkan membuat tugas sekolah. Dan warga harus merasa bahwa kampungnya adalah rumah bersama.
Kalau semua itu hilang, maka Kota Pahlawan hanya tinggal nama.
Bandingkan dengan Para Pendahulu Eri
Soenarto Soemoprawiro, Bambang D.H. dan Tri Rismaharini tentu memiliki kekurangan masing-masing.
Tidak ada wali kota yang sempurna. Tetapi setiap zaman meninggalkan karakter.
Era Soenarto dikenal dengan pembangunan kota dan pergulatan politik yang keras.
Era Bambang DH banyak diwarnai pembenahan fondasi pemerintahan dan persoalan perkotaan.
Era Risma menjadikan taman, lingkungan, pelayanan publik dan kampung sebagai wajah Surabaya.
Kini Eri Cahyadi menghadapi tantangan yang jauh lebih besar:
bukan lagi sekadar membangun kota, tetapi menjaga agar kota yang sudah dibangun tidak kehilangan rohnya.
Dan roh Surabaya ada di kampung.
Eri Jangan Sampai Membangun Kota, Tetapi Kehilangan Masyarakat
Eri punya banyak capaian. Ekonomi tumbuh. IPM tinggi. Kemiskinan turun. Investasi meningkat. Infrastruktur terus dibangun. Digitalisasi pelayanan diperluas.