Keempat, siapa yang menjanjikan proyek tersebut kepada AH atau kepada pihak yang memiliki piutang?
Kelima, apakah proyek tersebut memiliki nilai sekitar Rp270 juta?
Keenam, siapa perusahaan atau pelaksana yang kemudian mendapatkan pekerjaan?
Ketujuh, apakah HCH memiliki hubungan dengan perusahaan yang mendapatkan pekerjaan tersebut?
Kedelapan, apakah utang Rp270 juta benar-benar dilunasi melalui pekerjaan/proyek sebagaimana tertulis dalam surat?
Dan yang paling penting:
Kesembilan, apakah ada pihak di lingkungan Pemkot Surabaya yang mengetahui atau memiliki peran dalam proyek yang disebut dalam surat tersebut?
Jangan buru-buru menyeret nama Eri Cahyadi
Nama Eri Cahyadi berada dalam konteks politik yang tidak bisa diabaikan karena surat dibuat pada 2024, tahun ketika Eri mencalonkan diri untuk periode kedua.
Eri-Armuji kemudian resmi menjalani masa kampanye mulai 25 September 2024. Pada masa kampanye, AH memang tercatat ikut dalam kegiatan pemenangan pasangan tersebut.
Namun sampai titik ini, tidak ada bukti dalam dokumen yang diperoleh redaksi yang menyebut nama Eri Cahyadi.
Tidak ada pula bukti dalam surat tersebut yang menyatakan bahwa Eri mengetahui, menyetujui, atau terlibat dalam komitmen pembayaran utang menggunakan proyek pembangunan.
Karena itu, menyeret langsung nama Eri sebagai pihak yang terlibat akan melampaui bukti yang tersedia.
Yang jauh lebih penting justru menelusuri apakah proyek yang dijanjikan dalam surat benar-benar ada dan apakah proyek tersebut berasal dari Pemkot Surabaya.
Dari surat utang menuju jejak proyek
Dokumen ini pada akhirnya tidak boleh berhenti sebagai foto yang beredar. Ia memiliki satu informasi yang dapat diverifikasi: Rp270 juta → proyek pembangunan → tahun anggaran 2024.
Jika proyek tersebut ditemukan dalam sistem pengadaan pemerintah, maka pencarian dapat dilanjutkan ke: RUP → DPA → paket pekerjaan → penyedia → kontrak → pembayaran → penerima manfaat.