NAWACITApost.com - Indonesia siap menjamu Sesi Tahunan ke-61 Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) di Bali pada 15 – 20 Oktober 2023. Acara ini akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), menandai pentingnya forum ini dalam menyoroti isu-isu hukum yang relevan bagi negara-negara Asia dan Afrika.
AALCO terbentuk sebagai forum konsultasi antar-negara dari dua benua tersebut untuk menyamakan pandangan terhadap isu-isu hukum dan menghasilkan kesepakatan bersama yang menggambarkan kepentingan bersama. Forum ini lahir setelah Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 di Bandung, dengan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno menjadi salah satu inisiator utamanya.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, yang akan memimpin konferensi tersebut, menjelaskan bahwa agenda sesi tahunan AALCO ke-61 akan melibatkan beragam isu hukum yang menjadi perhatian bersama. Mulai dari lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, hukum laut, hingga kejahatan siber dan hukum dagang internasional.
"Pembahasan atas isu-isu ini diharapkan dapat mencapai konsensus di antara anggota AALCO. Pandangan bersama ini akan menjadi kontribusi penting pada forum internasional, termasuk di PBB," ujar Yasonna.
Selain agenda inti, Konferensi AALCO di Bali akan menampilkan serangkaian side event, termasuk forum bisnis untuk mempromosikan investasi di Indonesia serta diskusi terkait Hukum Humaniter Internasional. Indonesia juga akan berbagi pengalaman terkait pengembalian aset yang dilarikan ke luar negeri pada side event AALCO ini, menggarisbawahi kompleksitas isu ini dan melibatkan yurisdiksi hukum negara lain.
"Kolaborasi antara Kemenkumham dan International Committee of the Red Cross dalam penyelenggaraan diskusi panel sejalan dengan peringatan ke-65 ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 oleh Indonesia," tambahnya.
Sesi tahunan AALCO ke-61 akan dihadiri oleh 47 negara anggota, 2 negara pengamat tetap, 42 negara pengamat, 2 otoritas pengamat, dan 24 organisasi pengamat. Kesiapan Indonesia dalam menyambut forum ini telah disiapkan secara matang oleh berbagai kementerian dan lembaga, dengan fokus pada kelancaran dan keamanan kedatangan serta kepulangan delegasi.