NAWACITAPOST.COM - Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, mendukung langkah Pemkot Surabaya untuk menggunakan pinjaman daerah dari PT SMI guna mempercepat pembangunan infrastruktur. Meski demikian, Eri menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal agar langkah tersebut tetap terkendali.
Menurut Eri, pinjaman daerah merupakan solusi pendanaan yang memungkinkan percepatan pembangunan dengan dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal ini telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Dalam regulasi tersebut, skema pendanaan daerah mencakup pinjaman, penerbitan obligasi daerah, sukuk, serta kerja sama dengan badan usaha (KPDBU). "Dari berbagai opsi yang tersedia, harus dipertimbangkan aspek kompetitif, proses yang cepat, dan berbagai aspek lainnya," ujar Eri.
Baca Juga: Aset Pasar Tak Tercatat, DPRD Surabaya Soroti Ketidaksesuaian Data Pemkot
Ia menambahkan, pinjaman dari PT SMI sering dianggap lebih kompetitif dibandingkan opsi lain, seperti sindikasi perbankan. Bahkan, Pemkot Surabaya bisa mengombinasikan skema pinjaman ini. "Semua pasti telah dikaji secara detail oleh pemerintah kota," jelasnya.
Eri juga menyebutkan bahwa pinjaman daerah dapat meningkatkan kapasitas fiskal, sehingga pembangunan infrastruktur di Surabaya dapat lebih merata dan dampaknya dirasakan lebih cepat oleh masyarakat.
Prinsip Penting dalam Pinjaman Daerah
Eri menyoroti dua prinsip utama yang harus diperhatikan dalam penggunaan pinjaman daerah. Pertama, perlunya analisis kebutuhan infrastruktur yang matang.
Baca Juga: Normalisasi Sungai Terabaikan, Banjir Jadi 'Hadiah Natal' Warga Surabaya-Sidoarjo
"Setiap proyek harus melalui studi kelayakan yang mendalam agar dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk pengembalian pinjaman," ujarnya.
Proyek seperti pembangunan jalan lingkar luar barat (JLBB) dianggap sebagai salah satu proyek strategis yang mampu menggerakkan ekonomi lokal, menurunkan biaya logistik, serta menciptakan lapangan kerja.
Namun, Eri mengingatkan bahwa utilisasi proyek harus maksimal agar dampak ekonominya optimal. "Proyek yang tidak termanfaatkan secara maksimal akan menurunkan efisiensi dan multiplier effect yang diharapkan," tambahnya.
Baca Juga: Wawali Armuji Pastikan Kesiapan Nataru di Gereja, Pasar dan Stasiun
