Bandung, NAWACITAPOST.COM – Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan rapat pelaksanaan reformasi birokrasi secara hybrid Senin, (06/02/23). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari tim reformasi birokrasi Unit Eselon I yang hadir secara langsung dan Kantor Wilayah yang mengikuti secara virtual. Tampak hadir Kepala Bagian Program dan Humas Kemenkumham Jabar Archie Tigor Mangunsong, Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Ginni Dewi beserta staf.
Dalam rapat kali ini Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM Ida Asep Somara menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang RBKUNWAS Agus Uji Hantara. Pada awal paparannya, Agus menyikapi beberapa kelemahan pelaksanaan RB oleh K/L belakangan ini yang tidak sesuai dengan ekspektasi presiden dan kebutuhan masyarakat.
“Reformasi birokrasi sejatinya menghendaki adanya tata kelola pemerintahan yang baik sedangkan tata kelola pemerintahan yang baik harus mempunyai dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Sayangnya reformasi birokrasi yang telah kita laksanakan sampai saat ini masih belum memberikan kontribusi yang signifikan kepada masyarakat khususnya kontribusi terhadap pembangunan nasional. Disamping itu, Presiden Joko Widodo menginginkan birokrasi yang menciptakan hasil, making-delivered serta lincah dan cepat,” tutur Agus.
Oleh karena upaya Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan selama ini dianggap belum memperikan manfaat nyata pada mendukung capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia dalam kancah internasional, serta bersifat proyek/administrative, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelaksanaan reformasi birokrasi seluruh K/L tengah melakukan penajaman pelaksanaan RB melalui revisi Road Map RB Tahun 2020-2024.
Strategi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penajaman Road Map RB 2020-2024 terlihat dari hadirnya RB Tematik, disamping eksistensi RB General. Adapun sasaran RB General adalah menyelesaikan isu hulu seperti Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional, sedangkan RB Tematik hadir untuk mengatasi isu hilir seperti penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan realisasi investasi, indeks transformasi digital, laju inflasi, serta tingkat penggunaan produk dalam negeri.
“Pelaksanaan RB kali ini menuntut kita untuk fokus terhadap kegiatan utama yang ditetapkan dengan melihat tingkat efektivitas kegiatan dan dapat memberikan kontribusi paling besar terhadap pencapaian sasaran, tidak banya berfokus pada 8 area perubahan,” tegas Agus.
Selain itu adapun salah satu upaya lainnya dalam percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah dengan penajaman pelaksanaan evaluasi¸ Adapun pelaksanaan evaluasi yang ideal adalah lebih mengukur hasil dan dampak dibandingkan dengan proses, menghilangkan kesan penilaian yang bersifat administrasi, serta harmonisasi, integrasi dan sinergitas indicator penilaian reformasi birokrasi.
“Penajaman evaluasi reformasi birokrasi diharapkan agar terjadi keselarasan antara pelaksanaan reformasi birokrasi dengan tujuan dan hasil pembangunan,” tutup Agus.
Kegiatan rapat ini pun diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab.
