Jauh dari Target, Komisi B Bakal Evaluasi Dishub Surabaya

NAWACITAPOST.COM - Komisi B DPRD Kota Surabaya akan segera melakukan evaluasi terkait kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjelang akhir tahun.

Hal ini disampaikan Mochamad Machmud, anggota Komisi B dari Partai Demokrat saat dijumpai Nawacitapost.com, Kamis (14/11/2024)

Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap capaian target PAD oleh beberapa OPD di Surabaya. Hingga akhir Oktober, sejumlah OPD belum mampu mencapai 80 persen dari target pendapatan yang diharapkan.

Baca Juga: Evaluasi Command Center 112: Komisi A DPRD Surabaya Beri Waktu 7 Hari untuk Pembenahan

"Harapan saya paling tidak sekarang ini, sudah November, pendapatan harusnya sudah 90 persen," ujar Mochamad Machmud saat ditemui di Gedung Dewan Yos Sudarso, Kamis (14/11/2024).

Menurut Machmud, beberapa OPD telah menunjukkan performa yang baik dengan capaian melebihi target, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mencapai 104 persen dari target yang ditetapkan. Namun, Dinas Perhubungan (Dishub) mencatat capaian terendah, dengan pendapatan hanya sebesar 34 persen dari target Rp101 miliar.

Untuk OPD tersebut Machmud menyoroti rendahnya pendapatannya dan menyatakan pentingnya evaluasi terhadap retribusi parkir, yang diduga menjadi penyebab kebocoran pendapatan di Dinas Perhubungan.

Baca Juga: Sebelum Banyak Korban, Dewan Minta Jalan Yono Suwoyo Segera Diperbaiki

"Dinas Perhubungan baru mencapai 34 persen. Ini sangat jauh dari target. Saya menduga ada masalah pada retribusi parkir, apakah banyak kebocoran atau target terlalu tinggi, atau juga bisa masalah kekurangan sarana prasarana, " ungkap Machmud.

Lebih lanjut, Machmud mengungkapkan bahwa rendahnya capaian PAD tentunya akan berdampak langsung pada pembangunan di Surabaya, mengingat rencana pembangunan kota untuk tahun ini membutuhkan anggaran sebesar Rp11,3 triliun.

Hingga akhir Oktober, PAD yang terkumpul baru mencapai Rp7,9 triliun. Ia memperkirakan angka ini akan mentok di Rp9 triliun hingga akhir tahun.

Baca Juga: Komisi A Desak Solusi Tuntas untuk Stok e-KTP Surabaya

"Efeknya adalah pembangunan di Surabaya tidak bisa maksimal sesuai rencana. Dari target Rp11,3 triliun, jika hanya sampai Rp9 triliun, tentu akan berdampak pada kualitas pembangunan fisik maupun SDM," tambahnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi B berencana memanggil OPD terkait yang belum mencapai target untuk berdiskusi mencari solusi.