Surabaya NAWACITAPOST - Nama Sekretaris Daerah Kota (Sekda) Surabaya, Hendro Gunawan tercatut dalam rotasi dan pelantikan 320 pejabat eselon II dan IV lainnya. Yakni, pejabat setara pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawasan dan fungsional telah berlangsung di Graha Sawunggaling, Rabu 12 Oktober 2022 kemarin.
Namun anehnya, nama pengganti Hendro Gunawan untuk menjalankan tugas Sekda Pemkot Surabaya sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pejabat pengganti sementara juga masih abu abu.
Terkait SK inin, di kalangan ASN dan Dewan santer tersiar kabar sejumlah nama beredar bahwa pejabat yang mengisi posisi Sekda Kota nanti antara lain, Iksan Inspektur Pemkot Surabaya, Irvan Widyanto Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Lilik Arijanto Kepala DSDABM Kota Surabaya.
Disisi Dewan, Anggota DPRD Surabaya Imam Syafi'i menanggapi tiga nama yang kabarnya sudah dipilih Eri sebagai kandidat pengganti Sekkota Hendro Gunawan. Imam berharap ketiga calon yang saat ini diusulkan ke gubernur betul betul berkualitas. Sebab, menurutnya, belum ada calon yang sekaliber mantan Sekkota Hendro Gunawan.
"Pak Hendro bukan hanya menguasai pekerjaan teknis di pemerintahan. Tapi juga komunikasinya bagus. Baik di internal maupun eksternal pemkot. Karena itu pak hendro disegani dan relatif bisa diterima pegawai dan pejabat di pemkot. Termasuk cara berkomunikasi dangan dewan," papar Imam anggota komisi A.
Legislator Partai NasDem tersebut menegaskan kembali, terkait tiga nama kandidat yang muncul saat ini, ikhsan, irfan, dan lilik. Tidak mengenal secara detil profil ketiganya. "Apalagi Pak Lilik, saya kurang kenal. Karena saya tidak pernah main proyek di pemkot," ungkap Imam.
Akan tetapi yang terpenting, lanjut Imam, siapapun yang terpilih nanti harus yang terbaik. Karena itu, dia mengingatkan agar dua kandidat lainnya jangan hanya sebagai pengiring pengantin. Karena calon sekkota yang sesungguhnya sudah ada di kantong walikota. Seorang sekkota selain menguasai hal teknis dan komunikasi baik, lanjut imam, juga harus dilihat integritas dan moralitasnya.
"Ini bisa ditelusuri rekam jejak digitalnya. Termasuk apakah pernah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk menumpuk kekayaan?,'" tuntasnya. (BNW)
