Majalengka, NAWACITAPOST.COM – Imbas terjadinya tidak tepat sasaran data penerima BLT BBM yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sebagai bantalan sosial akibat adanya kenaikan tarif BBM menjadi pemicu salah satu Kepala Desa di Majalengka.

Baca Juga : Tanggapi Pernyataan DPRD Tentang Lambatnya Pendataan Honorer, Bupati Majalengka: Data Kita Sudah Dan Siap Laporkan

Diketahui Kepala Desa Sumber Kulon Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka secara tegas menolak BLT BBM yang disalurkan langsung kepada penerima manfaat oleh PT Pos Indonesia.

Pasalnya, menurut dia program tersebut tidak tepat sasaran dan mengakibatkan kecemburuan sosial ditengah masyarakat nya. Tak hanya itu, lanjut Kepala desa pihaknya mengakui bahwa banyak para kepala desa yang mendapatkan intimidasi dari Pemerintah Kabupaten Majalengka akan memotong semua bantuan kepada pihaknya.

Mendengar hal itu, Bupati Majalengka Karna Sobahi ditemui disela kegiatan Rapat Paripurna DPRD Majalengka, dia secara tegas menyatakan bahwa Pemkab Majalengka sampai saat ini tidak pernah melakukan intimidasi dalam bentuk apapun kepada Pemerintah Desa.

"Kalau tidak diterima, akan dipotong. Masa iya lah. Tidak ada potongan-potongan seperti itu," ujar Bupati Majalengka, Senin (19/09/2022).

Soal adanya data yang tidak tepat sasaran, Bupati Majalengka secara jelas menyampaikan bahwa data yang saat ini menerima bantuan langsung tunai BBM berasal dari Kemensos yang didata oleh DTKS.

Sehingga, lanjut Bupati, pihaknya menyayangkan ketika kepala desa memberikan pernyataan menolak bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat tersebut.

"Ketika terjadi penolakan, persoalannya kenapa? Karena yang mendata adalah dari sana. Langsung ke DTKS itu. Menolaknya itu karena rakyatnya nggak mau diberi atau gimana?," ucapnya.

"Program ini kan sudah jelas . Ketika pemerintah sudah memilih pilihan terakhir untuk mengurangi subsidi BBM. Pemerintah tahu bahwa subsidi ini bukan dinikmati oleh rakyat, makanya ditarik lah subsidi itu, diberikan kepada rakyat melalui program kompensasi BBM. Setiap rakyat mendapat 600 ribu," ungkap mantan wakil Bupati Majalengka dua periode itu.

Dengan dilakukannya penolak bantuan itu, Karna Sobahi menilai langkah yang dilakukan kepala desa tidak tepat. Dia meminta bantuan yang saat ini sudah ada untuk segera diberikan kepada penerima.

Adapun ketika masalah ketidak tepat sasaran tersebut, Bupati Majalengka berharap hal itu menjadi catatan dikemudikan hari untuk dilakukan perbaikan dan dilaporkan langsung kepada Kementerian Sosial untuk sege mendapat perbaikan.

Tidak begitu solusinya. Terima dulu, berikan kepada yang berhak menerima, sesuai dengan data yang ada. Cara-cara menolak itu salah, menurut saya. Dari segi apapun. Karenakan uang nya ada, orangnya sudah ada. Itu diinput, akan dipetakan. Pemerintah selalu memetakan itu. Artinya ketika ada Mis antara data dan realisasi masyarakat penerima, kita laporkan ke sana untuk diperbaiki," tutur Bupati.

"Tidak mudah kan mendata ratusan orang itu. Jadi langkahnya jangan menolak dulu. Terima dulu, lalu sampaikan nanti yang tidak menerima, kita laporkan ke sana. Gampang kan solusinya," tandasnya.