DPRD Kabupaten Blitar Menghadiri Musrenbang, Urun Rembuk Perencanaan Pembangunan

NAWACITAPOST.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Blitar menghadir Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar 2025, yang dihadiri Wakil Ketua DPRD M Rifai dan Mujib mengikuti kegiatan urun rembuk rencana pembangunan.

DPRD Kabupaten Blitar berperan aktif menyampaikan hasil serap aspirasinya dari masyarakat untuk dijadikan perencanaan pembangunan pemerintah.

Wakil Ketua Kabupaten Blitar, M Rifai menjelaskan, DPRD dalam Musrenbang adalah pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD hal yang telah disampaikan. Pokir DPRD ini berasal dari serap aspirasi (reses) anggota dewan di masing-masing konstituennya dan hasil tinjau dilapangan.

“Kalau rangkaian Musrenbang internal eksekutif kan dari desa atau kelurahan,naik ke kecamatan, dan kabupaten. Kalau kita adalah Pokok-pokok pikiran DPRD, berasal dari reses dan tinjauan lapangan yang telah diparipurnakan di dewan menjadi lembaran resmi DPRD, disampaikan di Musrenbang Kabupaten. Sehingga perencanaan nanti hasil kombinasi eksekutif dan legislatif,” terang Rifai.

Baca Juga: Kapolres Serang Gelar Bakti Sosial, Bagikan Paket Sembako dan Tas Sekolah Kepada Masyarakat

Wakil ketua DPRD Kabupaten Blitar M.Rifai. (Foto: Humas)

Kata Rifai, setelah Musrenbang akan muncul satu produk bernama RKPD 2025. Nah RKPD itu nanti akan disinkronkan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk diisi dana anggaran. Hingga nantinya detail pembiayaan untuk merealisasi rencana pembangunan di finalisasi menjadi peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jadi RKPD 2025 tinggal disinkronkan dengan KUA PPAS-nya, tinggal diisi anggaranya disitu. Kalau program banyak tinggal nanti diprioritaskan sambil melihat anggarannya di kita nanti 2025 apa saja, itu nanti pembahasan ada di dewan,” kata Rifai.

Menurut Rifai, dari pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Blitar, paling banyak menyuarakan isu penyelarasan program penanganan stunting, penuntasan kemiskinan ekstrem dan pemerataan pembangunan. Minimal hal-hal itu bisa dijadikan prioritas pemerintah.

“Minimal ada penyelarasan program stunting, penuntasan kemiskinan ekstrem dan pemerataan pembangunan. Kita tetap berjuang minimal infrastruktur di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun semakin lebih baik lagi,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.

Penulis : Frins Maurins